Siswa jenjang SMA/SMK sederajat di Blitar harus mengubur keinginan untuk sekolah tata muka. Pasalnya, Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur (Jatim) Wilayah Blitar memastikan tidak ada pembelajaran tatap muka (PTM) untuk tahun ajaran baru 2021/2022. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mengharuskan pelaksanaan pembelajaran harus dilaksanakan daring atau online.
Kepala Candindik Jatim Wilayah Blitar Ramli mengatakan, pihaknya telah membatalkan seluruh rencana kegiatan PTM tahun ajaran baru di semua SMA/SMK sederajat di Blitar. Sebab, pihaknya juga harus menaati aturan atau kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah yang tengah menerapkan PPKM darurat.
"Pelaksanaan tatap muka tahun ajaran baru tidak bisa dilakukan karena memang penerapan PPKM darurat. Kebetulan tahun ajaran baru itu dimulai pada 12 Juli. Jadi tidak ada tatap muka, harus daring," ujarnya kepada Koran ini kemarin (7/7).
Menurut dia, tidak hanya proses belajar mengajar secara tatap muka yang dibatalkan. Namun kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) juga dipastikan akan dilakukan secara daring. Sebab, seluruh lembaga sekolah dilarang untuk menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
"MPLS juga harus online, tidak boleh ke sekolah. Tidak boleh ada kegiatan yang membuat kerumunan dan sebagainya di lingkungan sekolah," ungkapnya.
Dia menyebutkan, pihaknya telah memberikan surat edaran kepada semua lembaga pendidikan SMA/SMK sederajat terkait informasi tersebut. Lembaga pendidikan diharapkan dapat segera menyusun skenario pembelajaran maupun kegiatan MPLS secara daring. Pasalnya, kegiatan MPLS merupakan agenda penting bagi siswa baru untuk lebih mengenal lingkungan maupun aturan di sekolahnya.
"Sudah kami sampaikan untuk tidak tatap muka dulu. Baik sekolah kabupaten maupun kota sama saja. Itu karena kondisi wilayah yang belum memungkinkan untuk tatap muka," terangnya.
Lebih lanjut, jelas Ramli, pembelajaran daring atau jarak jauh akan dilakukan selama kebijakan penerapan PPKM darurat ini. Untuk itu, pihaknya masih akan menunggu hasil evaluasi dari pemerintah terkait kebijakan tersebut. Selain itu, kondisi status wilayah dalam perkembangan kasus Covid-19 juga akan tetap diperhatikan.
"Belum bisa dipastikan sampai kapan penerapan pembelajaran daring akan dilakukan. Yang jelas kalau sudah dicabut ya kami akan ikut kebijakan yang baru," tandasnya. (*)
