Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dipanggil DPRD Soal PPDB Tulungagung, Kacabdindik Jatim Mangkir

M
SEPI: DPRD mencoba mencari klarifikasi pelaksaaan PPDB di Tulungagung, tapi Kacabdindik Jatim tidak hadir.
SEPI: DPRD mencoba mencari klarifikasi pelaksaaan PPDB di Tulungagung, tapi Kacabdindik Jatim tidak hadir.

TULUNGAGUNG - Kursi kosong menjadi pemandangan yang mendominasi saat pertemuan guna memintal benang kusut polemik pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Kabupaten Tulungagung.


Advertisement

Pasalnya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung Trenggalek, Sindhu Widyabadra justru mangkir dari panggilan DPRD Tulungagung pada Kamis (18/7/2024).

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudi menegaskan kekecewaannya terhadap sikap Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung Trenggalek, Sindhu Widyabadra yang mangkir atas panggilan DPRD Tulungagung.

Diketahui pertemuan guna memintal benang kusut pelaksanaan PPDB tingkat SMA dilaksanakan di DPRD Tulungagung pada Kamis (18/7/2024) pukul 10.00 WIB.

Advertisement

Namun saat pelaksanaan pertemuan tersebut, hanya pihak dewan dan Ketua MKKS SMA yang turut hadir. Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Tulungagung Trenggalek tidak menampakkan diri pada pertemuan tersebut.

“Saya menayangkan ketidakhadiran Kacapdin saat diundang dalam rangka menyikapi permasalahan PPDB di Tulungagung. Malah mengabaikan undangan dari DPRD, seperti tidak ada kepedulian untuk menyelesaikan permasalahan bidang pendidikan di Tulungagung,” jelasnya Kamis (18/7/2024).

Pihaknya sendiri mendapat banyak laporan adanya kecurangan selama pelaksanaan PPDB di Tulungagung. Mendapati hal itu, pihaknya meminta keterangan dari pihak Kacapdin dan MKKS untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.

Advertisement

Namun pada saat pelaksanaan, yang mengindahkan undangan dewan hanya ketua MKKS tingkat SMA dan SMK. Menurutnya DPRD mewakili masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di Tulungagung terutama dalam bidang pendidikan.

“Kecewa pasti iya, karena permasalahan ini menyangkut masyarakat Tulungagung,” ucapnya.

Pihaknya akan menjadwalkan ulang Kacapdin pada pertemuan tersebut sebagai upaya tindak lanjut. Menurutnya penjadwalan ulang ini bertujuan agar seluruh pihak yang berwenang dapat hadir untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

Lanjut dia, karena permasalahan ini menyangkut pelajar Tulungagung dalam mengakses pendidikan, dia berharap agar Kacapdin dapat mengindahkan panggilan dari DPRD Tulungagung.

Tentu hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan yang sama pada pelaksanaan PPDB di tahun depan.

“Mau bagian dari provinsi pun, yang dia tangani itu anak-anak atau pelajar dari Tulungagung. Pasti ada hubungannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua MKKS tingkat SMA, Agus Sugiarto mengatakan, bahwasannya Kepala Cabang Dinas Provinsi Jatim wilayah Tulungagung Trenggalek Sindhu Widyabadra tidak dapat hadir lantaran ada kegiatan pemetaan PPPK baru di Batu.

Pihaknya sendiri mendapatkan titah dari Kacapdin untuk menyampaikan bagaimana proses PPDB di Tulungagung.

“Karena mewakili (Kacapdin, Red), ya kami harus menyampaikan apa yang disampaikan olehnya,” jelasnya.

Lanjut dia, pihaknya bertujuan agar pelaksanaan PPDB di Tulungagung dapat berjalan kondusif. Yang mana pelaksanaan PPDB dapat mengakomodasi seluruh pelajar untuk mendapatkan sekolah lanjutan.

Tak hanya itu, pihaknya selaku Ketua MKKS akan memperbaiki adanya pelanggaran yang selama pelaksanaan PPDB. Tentu hal ini bertujuan agar pelaksanaan PPDB mendatang tidak ada kesalahan yang sama.

“Semuanya kita perbaiki, mungkin masih ada juga sistem yang belum dapat mengakomodasi semua. Jadi setiap tahun kita evaluasi,” pungkasnya.***

Advertisement
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra

Artikel Terkait

DPRD Mengawasi Penggunaan APBD, Ini Cara Memastikan Anggaran Tepat Sasaran

DPRD Mengawasi Penggunaan APBD, Ini Cara Memastikan Anggaran Tepat Sasaran

DPRD mengawasi penggunaan APBD melalui pembahasan anggaran, pemantauan program, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. Begini mekanismenya.

Pemkab Tulungagung dan DPRD Sepakati 9 Raperda serta KUA-PPAS 2027, Ini Daftar Regulasi yang Disahkan 9 Raperda, KUA-PPAS 2027 Juga Disetujui

Pemkab Tulungagung dan DPRD Sepakati 9 Raperda serta KUA-PPAS 2027, Ini Daftar Regulasi yang Disahkan 9 Raperda, KUA-PPAS 2027 Juga Disetujui

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin bersama Ketua DPRD Tulungagung Marsono usai menandatangani Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Kamis (31/7). Agenda tersebut membahas persetujuan bersama sembilan raperda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer