Program Makan Bergizi Gratis Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan, Presiden Pastikan Semua Program Berjalan
RADAR TULUNGAGUNG- Polemik soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pengurangan anggaran pendidikan mendapat klarifikasi dari pemerintah. Menurut pejabat terkait, tudingan bahwa MBG akan mengganggu program pendidikan adalah narasi yang keliru.
Sejak beberapa hari terakhir, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat dan politisi bahwa anggaran pendidikan akan tersedot untuk program MBG. Namun, pemerintah menegaskan bahwa program ini justru bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia siswa dari PAUD hingga SMA, termasuk setingkatnya.
“Program MBG ini tidak mengurangi program pendidikan sama sekali. Semua program strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap berjalan, bahkan ditambah,” ujar pejabat pemerintah dalam penjelasan resmi. Menurutnya, anggaran pendidikan sudah disepakati bersama DPR dan Badan Anggaran untuk tahun 2026, termasuk peruntukan MBG.
Fokus Program MBG untuk Siswa
Program MBG dirancang khusus untuk menunjang gizi siswa di sekolah, sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan dengan optimal. Dari tahun sebelumnya, pemerintah sudah membangun dan mengoperasikan Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah sekolah. Siswa diberikan penginapan, pendidikan, dan makanan bergizi yang menjamin kesehatannya.
Dalam satu tahun terakhir, hampir 16.000 hingga 20.000 siswa telah terlayani melalui 166 sekolah, dan tahun ini pemerintah merencanakan pembangunan tambahan 100 sekolah lagi. Selain itu, program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berjalan dan terus diperluas.
Renovasi Sekolah dan Infrastruktur Pendidikan
Sejumlah isu juga menyebutkan sekolah terbengkalai karena MBG. Pemerintah menegaskan bahwa renovasi sekolah adalah kewenangan pemerintah daerah, di mana SMA di bawah gubernur dan SD-SMP di bawah bupati/wali kota. Meski demikian, pemerintah pusat aktif mendorong perbaikan fasilitas.
Tahun 2025 saja, sekitar 16.000 sekolah telah direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Selain itu, 280.000 TV digital untuk pembelajaran juga sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan. Pemerintah juga sedang mengembangkan Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta pembangunan kampus baru.
Perhatian terhadap Guru
Tudingan bahwa guru tidak diperhatikan juga dibantah. Pemerintah memberikan insentif untuk guru honorer, tunjangan non-ASN, dan mempercepat distribusi tunjangan dari tiga bulan sekali menjadi setiap bulan.
“Insentif guru honorer yang dulu tidak pernah naik selama 20 tahun, tahun lalu baru dinaikkan menjadi Rp400.000. Tunjangan guru non-ASN meningkat dari 1,5 juta menjadi 2 juta,” jelas pejabat pemerintah. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru tanpa mengurangi fokus pada siswa dan program pendidikan lainnya.
Anggaran Pendidikan Tetap Aman
Pemerintah menegaskan bahwa 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, termasuk program MBG. Tahun ini, dari total APBN Rp769,1 triliun, sekitar 20% digunakan untuk sektor pendidikan dengan peruntukan yang sudah disepakati DPR, pemerintah, dan Badan Anggaran. MBG dipandang sebagai pondasi awal untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan memastikan siswa memperoleh gizi yang memadai.
Dengan demikian, semua program pendidikan tetap berjalan, ditingkatkan, dan lebih fokus pada siswa, sekolah, dan guru. MBG bukan hanya program kesehatan, tapi bagian integral dari strategi pendidikan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
