Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hak Politik Adib Cs Tidak Dicabut

A
Photo
Photo
Tulungagung – Tiga mantan wakil DPRD Tulungagung yang terjerat korupsi masih bisa mencalonkan kembali di kursi DPRD. Hal itu karena majelis hakim tidak memutuskan Adib Makarim dan cum suis (cs) atau kawan-kawannya untuk mencabut hak politiknya. Mereka bisa maju di politik jika masih dipercaya oleh partai dan masyarakat.

Kuasa hukum Adib Makarim, Rudi Iswahyudi mengatakan, persidangan putusan tiga mantan wakil dewan itu tidak dicabut hak politiknya. Maka, mereka bisa mencalonkan lagi setelah bebas atau menjalani masa hukuman dalam kasus ini. “Dari persidangan kemarin (2/5), hakim tidak menyampaikan untuk mencabut hak politik Adib Makarim. Dimungkinkan yang lain juga sama,” tutur Rudi.

Dia melanjutkan, selain divonis dengan 4 tahun penjara, Adib, Agus Budiarto, dan Imam Kambali  harus membayar dua denda. Yakni, denda pidana yang semuanya sama-sama harus membayar Rp 300 juta. Jika tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 6 bulan.

Mereka juga harus membayar uang pengganti, di antaranya Adib dengan Rp 284 juta, Agus Rp 349 juta, dan Imam Rp 497,6 juta. Dengan ketentuan, jika mereka tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan atau hukumnya sudah inkracht, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa. Bahkan, bisa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Namun, jika dalam hal itu mereka tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara. Yakni untuk Adib subsider selama 1  tahun 2 bulan, Imam 1 tahun 6 bulan, dan Agus 1 tahun 4 bulan.

“Kami tidak mengetahui apakah hasil penyelidikan dikembalikan ke KPK atau tidak. Namun dari perspektif pengamat hukum, ada aliran uang besar di balik kasus ini yang melibatkan banyak pihak,” terangnya.

Sementara itu, pengamat hukum dan politik Tulungagung, Andreas Andrie Djatmiko mengatakan bahwa jika penyelidikan kasus ini dikembalikan ke KPK dan dikembangkan lagi, maka akan muncul tersangka baru. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum jika kasus tersebut menyangkut banyak pihak legislatif atau eksekutif. Selain itu, hukum kasus korupsi tidak mengenal kecil atau besar dana yang diterima.

Andreas menilai, majelis hakim yang menjatuhi vonis sesuai tuntuan kepada tiga mantan dewan itu merupakan hal yang aman. Lantaran jika hakim memutuskan untuk ultra petita atau melebihi tuntutan, maka akan mendapat sorotan publik yang besar.

“Jika Adib, mengacu dari kasusnya Supriyono, sepertinya dia akan mempertimbangkan untuk menerima. Apalagi, posisinya di partai sudah jelas telah mengundurkan diri. Karena kasus korupsi menjadi tindak pidana yang disorot,” katanya.

Dia melanjutkan, kasus korupsi ini untuk dilakukan banding ke pengadilan tinggi karena bisa saja putusannya bisa lebih berat. Kecuali jika kuasa hukum Adib Makarim memiliki bukti yang meringankan kliennya dan dapat dibuktikan di persidangan. Karena itu dimungkinkan pihak Adib akan menerima putusan hakim.

Apalagi, nantinya dalam jeruji besi dimungkinkan banyak mendapatkan pemotongan masa tahanan. Seperti pengajuan 2/3 masa tahanan agar bisa dapat remisi dan adanya progam asimilasi dari Kemenkumham yang masih berjalan.

Apakah Adib, Agus, dan Imam bisa mencalonkan lagi menjadi anggota legislatif? Andreas menilai bahwa memang tidak ada pencabutan hak politik sehingga bisa langsung mencalonkan. Namun, itu jika masih memiliki partai dan dipercaya oleh masyarakat Tulungagung. (jar/c1/din)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gebyar Undian Berhadiah Jadi Bentuk Apresiasi Bapenda kepada Wajib Pajak Tulungagung

Gebyar Undian Berhadiah Jadi Bentuk Apresiasi Bapenda kepada Wajib Pajak Tulungagung

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung menggelar Gebyar Undian Berhadiah Pajak Daerah 2026

Jairi Irawan Serap Aspirasi Pengrajin Marmer Tulungagung, Dorong Solusi untuk Keberlangsungan Usaha

Jairi Irawan Serap Aspirasi Pengrajin Marmer Tulungagung, Dorong Solusi untuk Keberlangsungan Usaha

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Jairi Irawan, menyerap aspirasi para pengrajin marmer di wilayah Besuki dan sekitarnya, Selasa pagi (17/11).

Digitalisasi Desa di Tulungagung Baru Menjangkau 60 Desa, SDM Jadi Kendala

Digitalisasi Desa di Tulungagung Baru Menjangkau 60 Desa, SDM Jadi Kendala

Digitalisasi desa di Tulungagung baru diterapkan di 60 dari 257 desa. Kesiapan perangkat desa menjadi tantangan menuju target 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer