
RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung menggadaikan karirnya untuk menjadi legislator. Selain itu, ada enam orang kepala desa di Bumi Lawadan ini yang meninggalkan jabatannya agar bisa duduk di kursi dewan g
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung Divisi Teknis Penyelenggaraan Much Arif mengaku cukup kesulitan untuk mendeteksi siapa saja bakal calon legislatif (bacaleg) yang memiliki latar belakang pekerjaan yang dilarang menjadi caleg. Sebut saja ASN, kepala desa, sampai TNI/ Polri. Beberapa orang dengan latar belakang itu diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Semua bergantung kejujuran dari masing-masing bacaleg dalam mengisi form pernyataan. Kalau para calon tidak jujur menyebutkan pekerjaannya apa, kita juga tidak tahu,” ujar Arif. Terkait jenis pekerjaan yang harus mundur, KPU Tulungagung harus mencari informasi ke instansi lainnya. Upaya itu dilakukan untuk memastikan apakah ada bacaleg yang memiliki latar belakang pekerjaan yang harus mundur.
“Kita mencari informasi ke badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) untuk memastikan, apakah ada pegawai negeri sipil (PNS) yang akan maju sebagai caleg. Lalu, kita komunikasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) untuk memastikan jajaran kepala desa yang hendak nyaleg,” jelasnya.
Dari data yang terkumpul, dia membeberkan, ada dua orang ASN di lingkup Pemkab Tulungagung yang didaftarkan partai pengusungnya sebagai bacaleg di Tulungagung. Selain itu, ada total enam orang kepala desa di Tulungagung yang informasinya mendaftarkan diri sebagai caleg. “Empat orang kepala desa sudah mengajukan pengunduran diri, sisanya belum,” katanya.
Tanpa proses dan surat pengunduran dari, Arif memastikan status pencalonan para ASN dan para kepala desa itu belum memenuhi syarat (BMS). Karena pengunduran diri menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bacaleg dengan latar belakang pekerjaan tersebut. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung Soeroto membenarkan, sementara ada dua orang ASN di lingkup Pemkab Tulungagung yang mengurus surat pengunduran dirinya.
Akan tetapi, untuk saat ini, status ASN dua orang itu masih melekat karena proses pengunduran diri ini harus melalui mekanisme yang lumayan panjang. Kaitannya dengan aturan yang ada dalam pemilu, dua ASN itu paling lambat akan mendapatkan surat pengunduran diri pada 3 Oktober mendatang saat ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT). “Untuk surat keterangan (SK) pemberhentiannya paling lambat adalah 3 Oktober, saat hendak ditetapkan menjadi DCT,” katanya.(nul/c1/rka)\



