Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua ASN dan Enam Kades Macung Caleg

N
Penulis: Nurul Hidayah❯
ILUSTRASI
ILUSTRASI

RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung menggadaikan karirnya untuk menjadi legislator. Selain itu, ada enam orang kepala desa di Bumi Lawadan ini yang meninggalkan jabatannya agar bisa duduk di kursi dewan g


Advertisement

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung Divisi Teknis Penyelenggaraan Much Arif mengaku cukup kesulitan untuk mendeteksi siapa saja bakal calon legislatif (bacaleg) yang memiliki latar belakang pekerjaan yang dilarang menjadi caleg. Sebut saja ASN, kepala desa, sampai TNI/ Polri. Beberapa orang dengan latar belakang itu diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024.

 “Semua bergantung kejujuran dari masing-masing bacaleg dalam mengisi form pernyataan. Kalau para calon tidak jujur menyebutkan pekerjaannya apa, kita juga tidak tahu,” ujar Arif. Terkait jenis pekerjaan yang harus mundur, KPU Tulungagung harus mencari informasi ke instansi lainnya. Upaya itu dilakukan untuk memastikan apakah ada bacaleg yang memiliki latar belakang pekerjaan yang harus mundur.

“Kita mencari informasi ke badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) untuk memastikan, apakah ada pegawai negeri sipil (PNS) yang akan maju sebagai caleg. Lalu, kita komunikasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) untuk memastikan jajaran kepala desa yang hendak nyaleg,” jelasnya.

Advertisement

Dari data yang terkumpul, dia membeberkan, ada dua orang ASN di lingkup Pemkab Tulungagung yang didaftarkan partai pengusungnya sebagai bacaleg di Tulungagung. Selain itu, ada total enam orang kepala desa di Tulungagung yang informasinya mendaftarkan diri sebagai caleg. “Empat orang kepala desa sudah mengajukan pengunduran diri, sisanya belum,” katanya.

 Tanpa proses dan surat pengunduran dari, Arif memastikan status pencalonan para ASN dan para kepala desa itu belum memenuhi syarat (BMS). Karena pengunduran diri menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bacaleg dengan latar belakang pekerjaan tersebut. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung Soeroto membenarkan, sementara ada dua orang ASN di lingkup Pemkab Tulungagung yang mengurus surat pengunduran dirinya.

Akan tetapi, untuk saat ini, status ASN dua orang itu masih melekat karena proses pengunduran diri ini harus melalui mekanisme yang lumayan panjang. Kaitannya dengan aturan yang ada dalam pemilu, dua ASN itu paling lambat akan mendapatkan surat pengunduran diri pada 3 Oktober mendatang saat ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT). “Untuk surat keterangan (SK) pemberhentiannya paling lambat adalah 3 Oktober, saat hendak ditetapkan menjadi DCT,” katanya.(nul/c1/rka)\

Advertisement
Editor : Nurul Hidayah

Artikel Terkait

Penempatan ASN Dekat Domisili Jadi Sorotan, Benarkah Bisa Pangkas Beban Pengeluaran ?

Penempatan ASN Dekat Domisili Jadi Sorotan, Benarkah Bisa Pangkas Beban Pengeluaran ?

Penempatan ASN dekat domisili disorot sebagai cara menekan biaya transportasi dan kontrakan. Simak gagasannya.

SKTP September 2026 Segera Terbit, Cek Info GTK dan Cara Login Terbaru !

SKTP September 2026 Segera Terbit, Cek Info GTK dan Cara Login Terbaru !

SKTP September 2026 segera terbit? Cek perkembangan Info GTK dan cara login terbaru dengan SSO Dapodik.

TPG Agustus 2026 dan Isu Pensiun ASN, BKN Soroti Persiapan Finansial Sejak Dini

TPG Agustus 2026 dan Isu Pensiun ASN, BKN Soroti Persiapan Finansial Sejak Dini

TPG Agustus 2026 masih dinanti guru, sementara BKN menyoroti kesiapan ASN menghadapi pensiun dan penurunan pendapatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer