Jumat, 06 Dec 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Pemkab Upayakan Lahan Pengganti

Di Daerah Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan

31 Juli 2017, 16: 00: 03 WIB | editor : Andrian Sunaryo

Rusunawa Prigi

Rusunawa Prigi (Alwi/Radar Trenggalek)

TRENGGALEK- Meski ada sosialisasi soal status tanah di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, nyatanya masih saja ada warga tergiur iming-iming Proyek Operasi Nasional Agrarian (Prona) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di daerah tersebut. Padahal, sudah jelas-jelas lahan yang masuk kawasan kumuh tersebut berada dalam naungan pemkab. “ (Tanah di derah kampung baru,red) sudah ada pelepasan kawasan hutan dari kementerian kehutanan,” ujar Andik Iswindarto, Wakil Administratur KPH Kediri, kemarin(30/7).

Andik menjelaskan lahan di daerah kampung baru tersebut dulunya memang masuk dalam kawasan hutan. Namun, pemda memang mengupayakan pertukaran tanah aset pemda yang ada di daerah Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan dengan lahan di daerah tersebut. hal itu sudah disetujui, dan saat ini dalam tahap pensertifikatan. “ Bahkan sebagian sudah selesai dan mendapatkan sertifikat. Seperti lokasi yang sekarang digunakan untuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa),” terang Andik.

Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan dari perhutani untuk daerah tersebut sudah turun pada tahun 2016 yang lalu. Hanya saja untuk saat ini belum semua titik selesai di tahap pensertifikatan dan masih dalam proses. Meski demikian, Andik menegaskan bahwa daerah tersebut sudah clear menjadi aset Pemkab Trenggalek.

Andik mengakui, pihaknya sempat menghentikan rencana pematokan yang dilakukan oleh oknum beberapa waktu lalu. Namun, lokasinya tidak berada di daerah Kampung Baru, Desa Tasikmadu, melainkan di seputaran Pantai Cengkrong. “ Yang jelas terkait dengan status tanah, di daerah kampung baru itu memang eks kawasan hutan. Namun sudah ada tukar menukar, dan tanah penggantinya di daerah Dilem Wilis, Bendungan,” jelas dia.

Sebelumnya, kendati Satpol PP ngoyo membawa Suroto, warga Desa Prigi, Watulimo dan Wijianto Warga Sumberingin, Kecamatan Karangan ke Mapolres, mereka hanya sebatas dimintai keterangan. “ Pelanggarannya apa? Korbannya siapa? Belum ada,” ujar kasat Reskrim Polres Treanggalek, AKP Sumi Anadana, kepada Koran ini.

Sementara ini, dua orang oknum tersebut dinilai belum sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pasalnya, aktivitas yang dilakukan hanya sebatas mengumpulkan Photocopy KTP, belum sampai melakukan kegiatan yang lebih jauh seperti yang pernah di dugakan. Yakni melakukan pematokan. “Kalau sudah matok itu pidana, yang punya tanah siapapun itu wajib lapor. Sampai saat ini tidak ada laporan pematokan tanah,” jelas dia.

Andana menjelaskan, aktivitas pematokan lahan atau tanah masuk dalam kategori penyerobotan hak orang lain. Untuk itu, jika memang ada pihak yang dirugikan terkait tindakan yang telah dilakukan kedua oknum tersebut, pihaknya berharap ada laporan. “ kalau ada yang lapor kita akan olah TKP dan proses,” katanya.

Sedangkan, perbuatan yang dilakukan Ditto dan Wiji belum memenuhi unsur pidana. Karena memang tidak laporan dari pihak yang dirugikan atas perbuatan mereka tersebut. disisi lain, status tanah di daerah kampung baru, Desa Tasikmadu tersebut memang tanah eigendom milik negara. Eigendom, yang dikuasai oleh dinas.  “Masalahnya sekarang , pemda punya dokumen kepemilikan aset tanah itu apa tidak, kalau punya silakan lapor,” imbuhnya. (*)

(rt/muh/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia