Rabu, 19 Sep 2018
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Masyarakat Peduli Trenggalek Pertanyakan Proses Pembangunan

Temukan Hotmix Tak Sesuai Prosedur

Kamis, 19 Apr 2018 10:26 | editor : Anggi Septian Andika Putra

info grafis

info grafis

TRENGGALEK – Dua tahun ini, proses pembangunan di Kota Keripik Tempe diwarnai aksi unjuk rasa. Kemarin (18/4), ratusan warga yang mengatasnamakan ”Masyarakat Peduli Trenggalek” berbondong-bondong menyampaikan unek-uneknya soal pembangunan di Trenggalek. Mereka juga membawa sejumlah dokumen lengkap dengan video terkait proses pembangunan yang dinilai kurang baik.

Dari pantauan Koran ini, jujugan pertama ratusan warga tersebut adalah kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Di sana massa hanya berorasi di luar gedung dan berharap kepala dinas setempat keluar menemui mereka.

Informasi dari sumber terpercaya Koran ini menyebut kepala dinas berada di tempat, tapi hanya mau menerima perwakilan dan tidak berkenan menemui mereka di luar pagar. Akibatnya, massa pun hanya meneriakkan unek-unek mereka di luar kantor dinas tersebut. Aksi itu berjalan sekitar sejam lamanya. Mereka mulai aksi sekitar pukul 10.00 hingga pukul 11.00.

Berikutnya, ratusan massa yang lengkap dengan poster dan pengeras suara ini bergeser ke kantor dewan. Di gedung perwakilan rakyat ini, mereka hanya ditemui dan diterima oleh seorang anggota dewan saja. Karena kebetulan kantor dewan tersebut sepi.

Di salah satu aula gedung ini mereka menumpahkan seluruh unek-unek mereka. Misalnya saja, proses pembangunan yang dinilai tidak tepat sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan yang tidak baik.

Perwakilan demonstran ini juga memutar video proses pembangunan jalan dengan hotmix tahun 2017 lalu. Dalam video tersebut sangat jelas visualisasi proses pengerjaan peningkatan jalan. Dilaksanakan saat masih hujan dan suhu aspal yang tidak panas lagi. Itu dibuktikan dengan material aspal mix yang sudah membentuk bongkahan lantaran tidak lagi panas.

Budi Santoso, salah seorang perwakilan demonstran mengatakan, hasil investigasi masyarakat ditemukan ada sejumlah titik yang pelaksanaan pembangunannya tidak memuaskan. Ini kemungkinan terjadi karena proses pembangunan yang dinilai tidak tepat.

Misal, dikerjakan sewaktu hujan atau pun suhu aspal yang tidak sesuai dengan standar pelaksanaan. “Seperti video yang bersama kita lihat tadi. Masyarakat itu tahunya kan hasil,” katanya.

Untuk sementara ini, pihaknya masih mau menunggu hasil aduan yang disampaikan kepada wakil rakyat. Namun, jika tidak ada rekomendasi, dia memastikan bahwa rakyat pasti bakal mencari keadilan. Karena anggaran untuk membangun itu tentu berasal dan untuk kepentingan rakyat.

Dia mengakui jika saat ini memang masih dalam masa pemeliharaan. Namun pada kenyataan di lapangan, ada banyak pekerjaan yang notabene belum serah terima pekerjaan tapi sudah rusak. “Ketika itu ditambal, apakah pemerintah itu membeli barang tambal sulam? Itu yang menjadi pertanyaan,” ungkapnya.

Menurutnya, ada lebih dari Rp 30 miliar anggaran daerah yang dikeluarkan tahun lalu untuk kegiatan peningkatan jalan dengan aspal hotmix yang dinilai tidak baik. Untuk itu, menurutnya tidak hanya kegiatan dengan nilai kecil saja yang perlu diawasi, tapi begitu juga kegiatan dengan nilai yang besar.

Sayang, saat ditanya lebih detail di mana saja titik pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan, yang bersangkutan mengaku tidak hafal. Meski begitu, dia meyakinkan semua ada dalam dokumen yang diserahkan dalam proses pengaduan kepada dewan tersebut.

Di lokasi yang sama, Guswanto, wakil ketua dewan mengatakan bakal menindak lanjuti laporan tersebut. Meskipun, pada akhir tahun lalu komisi yang membidangi pembangunan telah melakukan penekanan-penekanan dan menerapkan fungsi pengawasan.

Bahkan telah memberikan peringatan dalam pelaksanaan kegiatan. “Tapi semua itu tidak ada perubahan. Buktinya seperti ini tadi (video yang diputar, Red),” katanya.

Menurutnya, dewan memang juga memiliki tanggung jawab dalam pelasanaan APBD. Namun, yang menjadi eksekutor untuk kebijakan tersebut ada di setiap dinas yang membidangi. Untuk itu, bukan hal yang aneh jika OPD tersebut atas laporan tersebut. “Secepatnya, minggu depan kita agendakan hearing dengan OPD terkait,” tegasnya. (hai/ed/tri)

(rt/muh/ang/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia