Rabu, 19 Sep 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Dewan Sampaikan Catatan untuk LKPJ Bupati 2017

Jumat, 20 Apr 2018 08:56 | editor : Anggi Septian Andika Putra

TERTIB : Suasana sidang paripurna istimewa dengan agenda catatan catatan penting atas LKPJ bupati 2017, kemarin(19/4).

TERTIB : Suasana sidang paripurna istimewa dengan agenda catatan catatan penting atas LKPJ bupati 2017, kemarin(19/4). (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek sukses menyampaikan catatan strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2017, dalam sidang paripurna istimewa kemarin (19/4).

Ada 10 catatan penting, mulai dari kesesuaian ruang lingkup dokumen LKPJ, hingga output dan realisasi keuangan dalam menjalankan kegiatan di tahun 2017.

Paripurna istimewa ini dipimpin oleh Guswanto, wakil ketua DPRD Trenggalek. Sedangkan catatan-catatan penting mengenai LKPJ ini disampaikan oleh Agus Cahyono. Mengingat ketua panita khusus (pansus) LKPJ sedang berhalangan untuk hadir dalam paripurna ini.

Kepada Koran ini, Agus Cahyono mengemukakan, sebelum paripurna yang digelar sekitar pukul 14.00 WIB ini, dewan telah menggelar sidang internal untuk membahas laporan pansus LKPJ kepada DPRD.

Di dalamnya diputuskan point-poin yang menjadi rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2017 tersebut.

Dia mengungkapkan, ada sepuluh poin dengan tujuan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyajikan LKPJ lebih baik di masa yang akan datang. Agus juga menyebut bahwa LKPJ merupakan laporan yang bersifat makro.

Begitu juga dengan poin-poin penting yang direkomendasikan oleh DPRD atas LKPJ tersebut. “Soal pembangunan misalnya. Itu sudah terkover dalam poin catatan output kegiatan yang masih kurang maksimal,” terangnya.

Secara garis besar, 10 catatan tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, dokumen LPKJ tahun 2017 sesuai dengan ruang lingkup yang diamanahkan pada PP Nomor 3 Tahun 2017 yakni urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Kedua, berdasar evaluasi, muatan dalam LKPJ belum sesuai antara substansi program, dan data indikator capaian program dengan dokumen induk (RPJMD). Ketiga, juga perlu ada sejumlah data yang perlu di-update.

Ke empat, pemerintah perlu menyusun database kemiskinan daerah agar dapat menentukan target secara objektif. Kelima, ditemukan beberapa program kegiatan serta anggaran yang tidak dilaksanakan, dan juga masih banyak yang belum tercapai.

Ke enam, derajat desentralisasi fiskal (DDF) termasuk kategori sangat kurang. Ke tujuh, target PAD selalu berada dibawah realisasi sebelumnya. Itu mengindikasikan target target PAD hanya dibuat berdasar tahun lalu, bukan dari potensi daerah.

Ke delapan, direkomendasikan pemerintah menyusun analisis standar belanja dan standar biaya, seperti diamanatkan Permendagri 33 Tahun 2017. Ke sembilan, masih ada kegiatan dalam tugas pembantuan yang belum memenuhi target realisasi anggaran.

Yang terakhir, program dan kegiatan realisasi keuangan dan output-nya masih kurang dari 80 persen. Untuk itu, eksekutif harus selektif dalam perencanaan, penganggaran, serta meningkatkan pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Mochammad Nur Arifin menerima dan akan menjalankan rekomendasi dewan atas LKPJ bupati tahun 2017. Secara garis besar, ada beberapa tantangan dalam menjalankan pemerintahan di tahun 2017 lalu.

Misalnya saja, penyesuaian struktur organisasi serta review dari Kemenpan RB mengenai penyederhanaan prioritas daerah. “Awalnya ada perikanan dan kelautan. Kini tinggal perikanan saja dan masih banyak lagi,” jelasnya usai paripurna istimewa.

Terkait dengan serapan anggaran dan masih adanya sejumlah kegiatan yang belum bisa terlaksana, pihaknya mengaku bakal meninjau kembali program tersebut. Pasalnya, bisa jadi serapan anggaran yang tidak tercapai tersebut terjadi karena kegiatan tidak selesai.

Namun bisa juga karena efisiensi anggaran sehingga bisa memberikan kelonggaran pada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). “Nanti kita cek lagi. Tadi juga saya sampaikan bahwa poin-poin itu nanti akan disampaikan kepada masyarakat,” paparnya. (hai/ed/tri)

 

(rt/muh/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia