Jumat, 06 Dec 2019
radartulungagung
icon featured
Blitar

BPJS Ketenagakerjaan Blitar Cegah Potensi Kemiskinan

11 Mei 2018, 10: 52: 25 WIB | editor : Ridha Ervina

Penyerahahan jaminan kematian kepada ahli waris oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab.Blitar dan Kepala Disnaker Kab. Blitar Haris Susianto

Penyerahahan jaminan kematian kepada ahli waris oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab.Blitar dan Kepala Disnaker Kab. Blitar Haris Susianto (Ridha erviana/ radar blitar)

BLITAR KABUPATEN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkomitmen dalam mencegah risiko potensi kemiskinan baru.

Hal ini dilakukan dengan cara memperluas jaringan kepesertaan pada sektor informal atau bukan penerima upah (BPU). Seperti peristiwa yang dialami petani di Dusun Ringinanom, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, yang menjadi peserta melalui agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) Moh Ihsan.

Ahli warisnya, mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar Rp24 juta, meski almarhum Tulus Arianto baru menjadi peserta sebulan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Arie Fianto Syofian bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Haris Susianto, dan Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Khrisna, pada Rabu (9/5) bertakziah ke rumah duka di Dusun Ringinanom.

Selain ahli waris dan kerabat almarhum, juga hadir perangkat desa, serta agen Perisai Moh. Ihsan, yang menyaksikan penyerahan secara simbolis santunan jaminan kematian senilai Rp24 juta.

“Almarhum meninggal tadi (Rabu, red), karena sakit. Saya juga kaget diberitahu mendapatkan uang Rp24 juta yang merupakan uang jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan. Karena tidak pernah bilang,” kata Sri Budiana, istri yang juga ahli waris Tulus Arianto.

Almarhum meninggalkan seorang istri yang bekerja serabutan, dengan tiga orang anak yang masih sekolah.

Tinggal di rumah sederhana, almarhum sebelum sakit bekerja sebagai petani. “Memang mayoritas warga di sini (Desa Sumberjati, red) petani ataupun buruh tani,” kata agen Perisai Moh Ihsan.

Jaminan kematian senilai Rp24 juta tersebut, merupakan hasil dari jerih payah almarhum karena membayar premi kepesertaan perlindungan sektor BPU atau informal di BPJS Ketenagakerjaan Cabang

Blitar. “Jadi bukan dari belas kasihan. Dengan premi sekitar Rp16.800 per bulan, negara sudah memberikan perlindungan,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Arie Fianto Syofian.

Arie menjelaskan, risiko sosial yang mungkin timbul dan menimpa pekerja akan berakibat berkurang atau hilangnya penghasilan dari pekerja tersebut yang notabene sebagai tulang punggung keluarga sehingga kondisi ini akan menciptakan masalah sosial ekonomi terhadap keluarga pekerja tersebut.

Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi penanganannya bukan tidak mungkin akan terjadi proses kemiskinan yang signifikan khususnya terhadap keluarga pekerja yang mengalami risiko sosial.

Antara lain : kecelakaan/sakit akibat kerja, meninggal dunia dan hari tua. Pemerintah melalui UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan kepada seluruh pemberi kerja dan pekerja mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

“Nah, tidak hanya pekerja atau penerima upah. Namun juga dari sektor informal atau bukan penerima upah (BPU) sama pentingnya. Terbukti, dari keluarga ini ahli waris tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga, jaminan kematian bisa dimanfaatkan dengan baik,” lanjut pria asal Jember ini.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Haris Susianto menambahkan, selama ini program dari BPJS Ketenagakerjaan memang bukan sekadar retorika dan janji palsu.

Sebab, telah terbukti dengan program perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan sektor informal, bisa sangat bermanfaat mencegah potensi kemiskinan baru.

“Saya mengimbau, baik sektor formal maupun informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena nyata manfaatnya. Memang, tidak ada orang yang mau tertimpa musibah, namun risiko itu selalu ada bagi siapa saja. Nah siapa yang melindungi keluarga kita dari potensi risiko yang terjadi. Maka dari itu, BPJS Ketenagakerjaan dengan programnya berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun merupakan solusinya,” tandas Haris. (adv/dha)

(rt/rid/rid/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia