Minggu, 21 Oct 2018
radartulungagung
icon featured
Blitar
Siswa Magang Butuh Perlindungan

BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Permenaker 1 Tahun 2016

Rabu, 16 May 2018 10:06 | editor : Anggi Septian Andika Putra

SAMAKAN PERSEPSI: Dari kiri, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Nursihab; Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Arie Fianto Syofian; Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar Hari Wahyudi; Peng

SAMAKAN PERSEPSI: Dari kiri, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Nursihab; Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Arie Fianto Syofian; Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar Hari Wahyudi; Peng (ist)

BLITAR KOTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Blitar gencar dalam mengajak masyarakat sadar terhadap pentingnya perlindungan diri bagi tenaga kerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Salah satu upaya, kemarin (15/5) BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2016 untuk siswa kerja praktik dan magang SMK se-Kabupaten dan Kota Blitar di Hotel Patria Plaza.

Permenaker yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi peserta bukan penerima upah, ini memang penting diketahui oleh SMK se-Blitar Raya. Pasalnya, siswa SMK dalam kurikulumnya harus mengikuti praktik kerja industri (prakerin) atau magang di perusahaan. Nah, dengan berada di lingkungan para pekerja, maka siswa tersebut masuk dalam kategori tenaga kerja bukan penerima upah. “Dengan magang atau praktik kerja dan berada di lingkungan perusahaan, tentunya ada risiko yang muncul. Sudah seharusnya risiko tersebut dilindungi,” kata Hari Wahyudi, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar yang hadir dalam membuka sosialisasi bersama Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Nursihab dan pengawas tingkat SMK Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar Karno.

Harapan dari pemerintah daerah, sekolah kejuruan yang memiliki siswa magang atau prakerin di perusahaan, bisa mengikutkan siswanya ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, perlu ada kepastian bahwa aktivitas peserta didik pada saat magang aman dan terlindungi dari risiko yang muncul. “Ketika magang ada aktivitas bekerja. Meski siswa bukan pekerja, pasti ada risiko. Akan lebih baik jika semua diantisipasi dengan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” imbuh Hari.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar Dr Suhartono menyatakan ikut mendukung segala program pemerintah termasuk perlindungan kepada siswa prakerin atau magang. “Intinya kami mendukung. Dengan syarat adanya komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mempermudah saat peserta membutuhkan. Jadi tidak hanya janji, melainkan dengan bukti pelayanan yang baik,” ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Arie Fianto Syofian mengungkapkan, sudah seharusnya negara hadir dalam setiap aktivitas masyarakat. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pemerintah dalam ujung tombak perlindungan para pekerja. Arie dalam sosialisasi kemarin, ingin menyamakan persepsi kepada dunia pendidikan, terutama sekolah kejuruan. “Bahwa sebelum siswa berangkat untuk magang atau prakerin, harus ada perlindungan. Jangan sampai terbalik. Ketika terjadi risiko pada siswa, misalnya kecelakaan saat berada di tempat magang meminta pertanggungjawaban sekolah atau bahkan badan usaha,” jelas pria asal Jember ini.

Ayah tiga anak ini menjelaskan, dengan memberikan perlindungan bagi siswa lewat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, siswa akan dilindungi mulai berangkat ke tempat magang hingga seluruh aktivitasnya selama magang. “Terlebih siswa ini belum termasuk tenaga ahli dalam dunia kerja,” lanjut pria ramah ini.

Nah, dengan premi hanya Rp16.800 setiap bulan, sekolah bisa mengikutsertakan siswa magangnya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Biaya yang terlihat sepele tersebut, lanjut Arie, memiliki manfaat besar. Karena sudah mencakup pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. “Siswa magang dalam hal ini termasuk ke dalam tenaga kerja bukan penerima upah. Lalu sampai kapan kepesertaannya? Itu semua tergantung kepada pihak sekolah. Bisa satu bulan atau bisa sesuai waktu magang siswa,” jelas Arie.

Arie menandaskan, mengenai klaim peserta saat terjadinya risiko, pihaknya menjamin layanan cepat. Dia menjelaskan, selama ini ada kerancuan publik antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk terjadinya kecelakaan kerja tidak akan bisa menggunakan BPJS Kesehatan. “Nah, maka dari tenaga kerja wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami menjamin, pelayanan kami tanpa ruwet,” tandas Arie. (adv/ed/dha)

(rt/rid/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia