Minggu, 19 Aug 2018
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Mobdin Tidak untuk Mudik

Kamis, 07 Jun 2018 10:16 | editor : Anggi Septian Andika Putra

PAKAI PRIBADI: Jajaran kendaraan dinas yang berada di sekitar kantor Pemkab Tulungagung. Kendaraan ini tak boleh untuk bepergian ke luar kota.

PAKAI PRIBADI: Jajaran kendaraan dinas yang berada di sekitar kantor Pemkab Tulungagung. Kendaraan ini tak boleh untuk bepergian ke luar kota. (DHARAKA R. PERDANA/RATU)

TULUNGAGUNG – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tampaknya tak begitu mempermasalahkan adanya imbauan dari pemerintah pusat untuk tidak menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk mudik.

Alasannya, hampir semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah memiliki kendaraan pribadi. Sehingga semua lebih banyak menggunakan kendaraan yang dimiliki sendiri itu tanpa menggunakan pelat merah.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tulungagung Sudarmaji mengatakan, pemkab memang tidak ambil pusing terkait imbauan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu.

Grafis Mobil Dinas

Grafis Mobil Dinas (Hendra Novias)

Kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk melakukan perjalanan mudik.

“Kami memang ikuti anjuran dari pemerintah pusat agar kendaraan dinas tidak digunakan untuk mudik,” katanya kemarin (6/6).

Menurut dia, hal itu memang harus disikapi dengan bijak. Apalagi sudah ada imbauan yang dikeluarkan hampir bersamaan oleh Kemenpan RB dan KPK. Kendaraan dinas hanya boleh dipakai untuk urusan kedinasan dan bukan untuk urusan pribadi. Namun yang patut diingat, adanya kendaraan dinas itu melekat pada jabatan PNS bersangkutan.

“Jika untuk ke luar kota memang tidak boleh. Lagi pula, para kepala SKPD mayoritas menggunakan kendaraan pribadi yang dimiliki daripada kendaraan dinas,” tambahnya.

Kendati demikian, lanjut Darmaji -sapaan akrabnya-, untuk penggunaan di dalam kota masih diperbolehkan. Bisa saja ada dari kerabat atau saudara yang hendak meminjam.

“Kalau di dalam kota tidak masalah, asalkan tidak digunakan untuk mudik,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung Hendry Setyawan mengatakan, kini ada lebih dari 100 unit kendaraan dinas yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tulungagung. Itu sudah termasuk kendaraan operasional yang di setiap OPD, ada antara tiga hingga empat unit.

“Terkait kendaraan dinas selama Lebaran tidak boleh untuk mudik, itu sesuai arahan dari Bapak Pj Bupati,” tuturnya. (rka/ed/din)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia