Senin, 20 Aug 2018
radartulungagung
icon featured
Politik

Rampak Barong Dilaporkan ke Panwaslu

Kamis, 07 Jun 2018 10:49 | editor : Anggi Septian Andika Putra

Grafis Rampak Barong Trenggalek

Grafis Rampak Barong Trenggalek (Alwik Ruslianto/RATU)

TRENGGALEK – Penyelenggaraan Festival Rampak Barong yang disinyalir sukses memecahkan rekor MURI, kemarin (31/5) tampaknya memicu sejumlah persoalan.

Terbukti, tim pemenangan Khofifah-Emil melaporkan pihak panitia penyelenggara yang notabene dihadiri Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa  Timur (Jatim) Puti Guntur Soekarno ke panwaslu.

Wakil Tim Pemenangan Khofifah-Emil, Bambang Eko Sutarjo mensinyalir, kegiatan itu telah menyalahi sejumlah aturan. Misalnya saja pencantuman logo Pemkab Trenggalek pada piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh panitia.

Dalam piagam tersebut, juga terdapat logo Taruna Merah Putih (TMP) dan tulisan kerja sama. Padahal, kegiatan tersebut dinilai murni kampanye terbuka. Sebab, dalam pelaksanaannya, sebagian peserta menggunakan atribut kampanye. Semisal kaus yang jelas mendukung salah satu pasangan calon.

“Kami sudah melaporkan ini kepada Panwaslu Trenggalek, Senin (5/6),” katanya kepada Koran ini kemarin (6/5).

Dia menyebutkan, dalam laporannya ke Panwaslu Trenggalek, pihaknya juga menyertakan sejumlah barang bukti. Seperti foto dan video kegiatan serta piagam yang terdapat logo Pemkab Trenggalek. 

Di sisi lain, Cawagub Puti Guntur hadir langsung di tempat penyelenggaraan dan melakukan pidato dan orasi. Bahkan, seluruh peserta juga memakai kaus bergambar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. 

“Kami berharap nanti panwas bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga pengawasan,” tuntutnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Trenggalek Agus Trianta membenarkan adanya laporan tersebut.  

Diamengaku akan menindaklanjuti pengaduan yang masuk sesuai dengan prosedur yang ada. Hanya saja, untuk sementara ini ada ketentuan dan syarat sebelum laporan tersebut bisa ditindaklanjuti.

“Laporannya belum kami register karena masih ada beberapa persyaratan yang kurang. Kalau memang sudah lengkap, kami akan terbitkan register-nya,” katanya. 

Menurutnya, ada syarat formal dan nonformal yang harus ada pada sebuah laporan terkait pelanggaran dalam pemilu. Senyampang belum ada persyaratan itu, pihaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa.

“Tadi kami minta untuk dilengkapi dulu,” terangnya.

Di lokasi terpisah, Mochammad Nur Arifin, Ketua DPD TMP Jawa Timur mengaku belum mengetahui secara jelas terkait adanya laporan ke panwaslu tersebut. 

“Saya baru tahu di medsos (media sosial, Red). Nanti kalau ada pemanggilan, kami ada tim yang merapat ke bawaslu. Jadi saya belum dapat surat apakah saya sebagai pribadi atau TMP, ya nanti kami tindaklanjuti," ujar pria yang juga Plt Bupati Trenggalek ini. (hai/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia