Rabu, 22 Aug 2018
radartulungagung
icon featured
Hukum & Kriminal

Geledah Ruang Kadis PUPR dan Rumah Syahri Mulyo, KPK Sita Tiga Koper

Senin, 11 Jun 2018 09:09 | editor : Anggi Septian Andika Putra

LENGKAPI PEMERIKSAAN: Salah satu personel KPK sedang memasukkan koper ke dalam mobil di halaman dinas PUPR, kemarin

LENGKAPI PEMERIKSAAN: Salah satu personel KPK sedang memasukkan koper ke dalam mobil di halaman dinas PUPR, kemarin (DHARAKA R. PERDANA/RATU)

TULUNGAGUNG – Setelah menggeledah rumah dinas dan ruang wali kota Blitar beberapa waktu lalu, KPK kembali ke Tulungagung. Mereka melakukan hal serupa.

Kemarin (9/6) instansi antirasuah itu menggeledah ruang Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Tulungagung yang sebelumnya disegel KPK dan rumah mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Desa/Kecamatan Ngantru.

Sayangnya, tidak ada pernyataan yang dilontarkan tim KPK tersebut. Begitu penggeledahan selesai, mereka langsung masuk mobil dengan membawa tiga koper besar yang diduga berisi dokumen.

SEPI : Petugas KPK keluar dari halaman kediaman Syahri Mulyo di Ngantru, kemarin.

SEPI : Petugas KPK keluar dari halaman kediaman Syahri Mulyo di Ngantru, kemarin. (DHARAKA R. PERDANA/RATU)

Dari pantauan Koran ini, petugas KPK kembali datang ke Tulungagung dengan menggunakan tiga mobil bernomor polisi Surabaya dan Lamongan.

Mereka mulai bergerak sekitar pukul 09.30 dengan pengawalan ketat dari anggota Polres Tulungagung menuju rumah Syahri Mulyo. Tanpa banyak bicara, mereka langsung masuk rumah dua lantai yang berada di pinggir nasional Tulungagung-Kediri.

Bahkan, pintu gerbang depan rumah pun tertutup rapat dan mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian.

Suryani, Kades Ngantru yang diajak ke halaman rumah Syahri Mulyo mengaku ada beberapa orang yang datang ke rumah berukuran lumayan besar itu. Dia hanya diberitahu jika ada penggeledahan.

“Selebihnya saya tidak tahu. Yang jelas, di dalam ada beberapa petugas berseragam yang memasuki rumah,” katanya kepada beberapa awak media.

Hal yang kurang lebih sama diutarakan Kanit Pidsus Polres Tulungagung Ipda Luis Beltrand. Dia mengaku hanya melakukan pengamanan terhadap aktivitas lanjutan yang dilakukan KPK. Namun selebihnya dia tidak memahami karena seluruh personel langsung masuk ke rumah.

“Aparat hanya berjaga-jaga di halaman rumah,” terangnya.

Setelah sekitar dua jam melakukan penggeledahan, ketiga mobil KPK itu keluar dari area halaman. Tanpa mengucapkan sepatah kata, mereka langsung melaju menuju Pemkab Tulungagung bergabung dengan personel lain.

Di lokasi berbeda, polisi juga mengamankan lokasi penggeledahan KPK di kantor dinas PUPR.

Ternyata proses penggeledahan di kantor OPD itu dilakukan hampir bersamaan dengan di kediaman Syahri Mulyo. Namun, niat awak media mengambil gambar sempat mendapat hadangan dari satpol PP yang berjaga di gerbang barat kantor Pemkab Tulungagung.

Bahkan mereka sempat menggelar aksi sebelum akhirnya gerbang bisa dibuka. “Kami kecewa dengan perlakuan ini. Tentunya ini menandakan tidak adanya keterbukaan informasi,” kata Imron Danu, wartawan JTV.

Begitu diizinkan masuk, kantor dinas PUPR yang berada di sisi timur Pemkab Tulungagung sudah dijaga ketat oleh polisi. Namun, di halaman dinas tampak tiga mobil yang sebelumnya di rumah Syahri Mulyo.

Tidak berselang lama, tampak Sekretaris Dinas PUPR Dwi Hari Subagyo berjalan menuju barat dan kembali ke kantor. Beberapa menit kemudian, giliran Sekda Indra Fauzi yang ternyata juga berada di lokasi sama.

“Hanya diminta mendampingi saja,” sahutnya pendek.

Sementara itu, Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, dari penggeledahan itu diamankan sekitar tiga koper berkas. Berkas-berkas itu dibawa ke Jakarta untuk bahan pemeriksaan KPK.

“Kami hanya menjalankan pengamanan terhadap aktivitas personel KPK yang berjumlah sepuluh orang,” terangnya.

Sekadar mengingatkan, pada Rabu (6/6) lalu Kepala Dinas PUPR Sutrisno diamankan KPK usai mengikuti santunan anak yatim di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa. Dia diamankan bersama tiga orang dari kalangan swasta atas dugaan pemberian gratifikasi. (rka/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia