Jumat, 17 Aug 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Dianggap Tak Standar, Perda Layanan Publik Dituding Mandul

Senin, 11 Jun 2018 10:32 | editor : Anggi Septian Andika Putra

Grafis Seputar Pelayanan Publik

Grafis Seputar Pelayanan Publik (Alwik Ruslianto/RATU)

TRENGGALEK – Komisi I DPRD Trenggalek menuding sistem pelayanan publik sebagai bentuk kewajiban pemerintah, belum mampu dilaksanakan secara maksimal alias mandul. Indikasinya, belum ada ukuran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah.

“Misalnya, orang berobat ke rumah sakit tujuannya pasti sembuh. Ukurannya tidak hanya kesembuhan, tapi bagaimanakah selama ini perlakuan terhadap mereka,” kata Sukaji, ketua Komisi I kemarin(10/6).

Selain itu, pemerintah juga telah memanfaatkan sejumlah teknologi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Semisal smart regency, ada banyak urusan yang diharapkan bisa terbantu dengan keberadaan sistem tersebut.

Hanya, untuk beberapa persoalan hingga kini juga masih belum tersentuh kepiawaian pemerintah. Misalnya mengenai deteksi dini dalam pelayanan kesehatan. Seharusnya, rekam jejak pasien bisa diketahui tanpa harus ditangani oleh dokter spesialis di tingkat kabupaten.

“Jika rekam medisnya telah terintegrasi antara puskesmas dengan kabupaten atau RSUD, tentu pasien tersebut bisa ditangani oleh dokter yang ada di puskesmas, yang sebelumnya telah konsultasi dengan spesialis di rumah sakit,” tutur wakil rakyat yang juga mantan pegawai rumah sakit ini.

Dia menyebutkan, sedikitnya ada enam urusan pemerintahan yang wajib dan menjadi pelayanan dasar. Yakni pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.

Atas dasar itu pula, pihaknya kini mengisiniasi perubahan perda mengenai pelayanan publik. Pasalnya, memang perlu ada beberapa penyesuaian, mengingat sejumlah kewenangan yang kini juga bergeser dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi.

“Yang lama tidak bisa dilaksanakan, makanya harus punya regulasi yang bisa diterima,” katanya.

Dia mengungkapkan, secara garis besar, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sekaligus hak masyarakat. Namun, dalam memberikan pelayanan tersebut mesti ada standar dan ukuran yang jelas. Sehingga tidak hanya bisa diterima, tapi juga memuaskan masyarakat.

“Makanya untuk memaksa pemerintah memberikan itu perlu regulasi,” katanya. (hai/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia