Selasa, 12 Nov 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

32 Ribu Masyarakat Belum Perekaman E-KTP

18 Juli 2018, 12: 25: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

WAJIB E-KTP: Masyarakat di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, yang memiliki kelainan ketika mengikuti perekaman jemput bola oleh Dispendukcapil Trenggalek.

WAJIB E-KTP: Masyarakat di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, yang memiliki kelainan ketika mengikuti perekaman jemput bola oleh Dispendukcapil Trenggalek. (MUJIONO FOR RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Trenggalek dihadapkan pekerjaan rumah yang besar saat menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Pasalnya, sejauh ini masih banyak masyarakat Kota Keripik Tempe yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Padahal, memiliki e-KTP menjadi salah satu syarat untuk memilih pada Pemilu 2019 mendatang.

Berdasarkan data rekapan yang diterima Jawa Pos Radar Trenggalek dari dispendukcapil, dilaporkan pada April lalu ada 32.223 penduduk belum melakukan perekaman.

WAJIB E-KTP: Masyarakat di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, yang memiliki kelainan ketika mengikuti perekaman jemput bola oleh Dispendukcapil Trenggalek.

WAJIB E-KTP: Masyarakat di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, yang memiliki kelainan ketika mengikuti perekaman jemput bola oleh Dispendukcapil Trenggalek. (MUJIONO FOR RADAR TRENGGALEK)

Dari jumlah tersebut, terbanyak terdapat di Kecamatan Watulimo dengan jumlah 4.161 penduduk. Disusul oleh Kecamatan Panggul dengan 3.744 penduduk dan Kecamatan Dongko 3.426 penduduk. Sedangkan untuk tersedikit, berada di Kecamatan Suruh dengan 978 penduduk.

“Untuk kecamatan lainnya, jumlahnya berkisar di atas 1.000 penduduk, tapi di bawah 3.000 penduduk,” ungkap Sekretaris Dispendukcapil Trenggalek Anang Dwi Tjahjono.

Dia melanjutkan, penyebab yang menjadikan hal tersebut sangat beragam, mulai dari pemilik KTP pemula, sudah usia lanjut, hingga memiliki kelainan seperti cacat fisik, gangguan kejiwaan, dan sebagainya. Selain itu, juga ada penduduk yang telah meninggal dan pindah domisili, tetapi masih tercatat sebagai penduduk desa bersangkutan.

“Ada juga yang malas untuk melakukan perekaman karena sebagian masyarakat mau melakukan perekaman jika ingin menggunakannya untuk keperluannya sendiri,” katanya.

Untuk itu, nantinya dispendukcapil akan mengumpulkan para kepala desa dan pamong desa bersangkutan terkait permasalahan tersebut.

Nantinya, mereka akan diberi data berdasarkan nama dan alamat yang penduduk yang wajib memiliki e-KTP. Nantinya, kepala desa atau pamong desa akan melakukan pengecekan apakah data tersebut benar-benar penduduknya, sudah pindah tempat, atau sudah meninggal. Sebab, dispendukcapil tidak bisa menghapus penduduk yang sudah meninggal, tanpa ada permintaan dari keluarga untuk membuat akta kematian.

Selain itu, pengecekan tersebut bertujuan, bilamana ada nama yang tidak sesuai dengan ejaannya. Sedangkan untuk upaya jemput bola, akan terus dilakukan, selagi ada permintaan pemerintah desa (pemdes) bersangkutan.

“Semoga saja dengan cara ini jumlah tersebut bisa dikurangi, mengingat semakin dekatnya tahun politik,” jelas Anang.

Di lain pihak, salah satu pamong Desa Pringapus, Kecamatan Dongko Mujiono menyambut baik upaya yang dilakukan dispendukcapil tersebut. Untuk itu, dirinya akan sekuat tenaga menyukseskan dan menyosialisasikan ke penduduk desanya agar tertib adminduk.

“Beberapa waktu lalu, kami telah melakukan perekaman jemput bola dan syukurlah berjalan lancar,” imbuhnya. (jaz/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia