Selasa, 16 Jul 2019
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Jumlah PNS di Tulungagung Semakin Tergerus

24 Juli 2018, 12: 00: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

GRAFIS PNS di Pemkab Tulungagung

GRAFIS PNS di Pemkab Tulungagung (HENDRA NOVIAS/RATU)

TULUNGAGUNG – Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Tulungagung tahun ini semakin tergerus. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mendata sekitar 450 abdi negara bakal segera memasuki masa purna tugas. Itu merata, tidak hanya di tingkat struktural, tetapi juga hingga tingkat fungsional.

Kepala BKD Tulungagung Arief Boediono mengatakan, setiap tahun memang hampir bisa dipastikan selalu ada PNS yang harus mengakhiri masa baktinya kepada negara. Secara otomatis, ini mengurangi jumlah personel pelayan masyarakat. Apalagi persebaran abdi negara yang segera purna tugas itu hampir ditemukan di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Setiap tahun selalu ada yang pensiun,” katanya saat ditemui di kantornya kemarin (23/7).

Menurut dia, mayoritas mereka yang memasuki masa pensiun memang dipicu umur. Sehingga sesuai ketentuan, mereka yang memasuki batas usia harus segera menyelesaikan masa tugas yang dibebankan selama ini.

Dari data yang dihimpun Koran ini, PNS yang bakal pensiun tahun ini mencapai sekitar 450 orang. Sedangkan untuk jumlah PNS di Kota Marmer mencapai sekitar 11 ribu orang.

Arief-sapaan akrabnya-mengakui, meskipun secara persentase tidak terlalu banyak jika dibandingkan jumlah total, ini membuat jumlah PNS semakin tergerus. Sehingga pihaknya mau tidak mau harus mengajukan pengadaan ke pemerintah pusat yang informasinya tahun ini bakal melakukan pengadaan PNS baru.

“Sebenarnya juga terjadi di daerah lain. Sedangkan untuk berkas pengadaan sudah kami ajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini KemenPAN-RB,” terangnya.

Dia enggan berspekulasi lebih jauh apakah Tulungagung mendapatkan alokasi atau tidak. Namun jika dilihat dari komposisi belanja langsung dan tidak langsung yang sudah 51 persen berbanding 49 persen, pihaknya optimistis bisa mendapatkan alokasi yang dibutuhkan. Walaupun jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, kecil kemungkinan seluruh pengajuan disetujui.

“Biasanya, alokasi yang diterima berdasarkan batas minimal yang dibutuhkan setiap daerah. Secara otomatis, kami hanya bisa menerima berapa saja yang diterima dari pusat,” jelasnya.

Disinggung apakah bakal melaksanakan computer assisted test (CAT) sendiri, pria berkumis ini mengaku belum ada petunjuk teknis. “Yang pasti, untuk hal-hal lain bakal terintegrasi dalam satu pintu,” tandasnya. (rka/ed/din

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia