Senin, 09 Dec 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Pembebasan Lahan Pelabuhan Prigi Masih Alot

26 Juli 2018, 15: 00: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

BELUM TUNTAS: Perahu nelayan di Pantai Prigi ketika bersandar, tidak jauh dari tempat ini nanti akan dibangun Pelabuhan Niaga Prigi

BELUM TUNTAS: Perahu nelayan di Pantai Prigi ketika bersandar, tidak jauh dari tempat ini nanti akan dibangun Pelabuhan Niaga Prigi (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK - Pembebasan lahan yang terdampak pembangunan Pelabuhan Prigi hingga kemarin (25/7) belum tuntas. Sampai saat ini, Pemkab Trenggalek masih negosiasi dengan pemilik lahan tersebut. Itu diungkapkan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Trenggalek Kustiyoso.

Dia mengatakan, pembebasan lahan di area pembangunan Pelabuhan Niaga Prigi masih proses. Sebab, sejauh ini masih ada dua titik alternatif lahan yang masih dilakukan kajian untuk lokasi mana yang tepat.

"Sejauh ini kami masih bekoordinasi dengan pemilik lahan kedua titik tersebut untuk mencari jalan tengah yang tepat,” katanya.

Dia melanjutkan, itu terjadi karena setelah menentukan lahan yang akan dibebaskan akibat dampak pembangunan tersebut, pemkab menemuni hambatan. Hambatan itu terkait koordinasi pembebasan lahan, mengingat pemilik lahan tersebut sulit ditemui. Untuk itu, pemkab mengkaji hingga dipilihlah lahan milik masyarakat lainnya yang terletak di samping lahan pertama.

”Namun, lahan kedua itu proses negosiasinya belum tuntas, dalam arti masih proses identifikasi sejauh mana proses kepemilikannya,” ujarnya.

Itu berpedoman apakah pemilik sudah memiliki sertifikat tanah atau belum, juga lahan tersebut nantinya masih dibagi dengan saudaranya lain atau murni pemiliknya. Jika proses identifikasi berjalan lancar, selanjutnya akan ada penilaian dari tim appraisal, terkait nilai aset tanah di lokasi tersebut.

Sedangkan terkait waktu penyelesaiannya, pihaknya belum bisa menentukan karena itu tergantung pemilik bersangkutan dengan harga yang nantinya ditentukan tim appraisal.

Jika tidak ada kesepakatan, dishub bersama akan terus negosiasi agar bisa ditemukan kesepakatan. Selain itu, terkait penyediaan dana untuk persiapan pembangunan termasuk pembebasan lahan, disediakan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar.

”Terkait warga yang sempat menolak, sudah kami lakukan sosialisasi dan nantinya semua permintaan masyarakat akan difasilitasi oleh pemerintah provinsi (pemprov),” jelas Kustiyoso.

Untuk diingat kembali, ratusan nelayan dari Kecamatan Watulimo menggelar aksi penolakan pembangunan Pelabuhan Niaga Prigi pada Kamis (15/2) lalu. Mereka khawatir pembangunan Pelabuhan Niaga Prigi ini bakal berdampak pada pendapatan atau hasil tangkapan nelayan di pesisir selatan Trenggalek ini.

Padahal tahun ini telanjur ada pos anggaran sekitar Rp 8 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung gawe pemerintah pusat tersebut. Beruntung, ratusan masa ini terkendali sehingga tidak ada anarkis dalam peristiwa tersebut.

Asmadi, seorang perwakilan demonstran mengungkapkan, dalam prosesnya, pembangunan ini menyalahi PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, masyarakat dan nelayan di pesisir Watulimo tidak pernah mengusulkan keberadaan pelabuhan niaga tersebut kepada pemerintah.

Dikhawatirkan, pembangunan itu nanti berdampak negatif terhadap ekosistem laut selatan. Tak hanya itu, banyak contoh dampak lain dari pembangunan pelabuhan itu membuat nelayan musnah. Seperti yang terjadi di Tuban dan Kenjeran, Surabaya.

“Sekarang masyarakat Tuban dan Kenjeran kalau cari ikan sudah di Teluk Kalimantan,” katanya. (jaz/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia