Minggu, 18 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Pemkab Janji Bikin Manajemen Baru

Selasa, 04 Sep 2018 15:00 | editor : Anggi Septian Andika Putra

MENUNTUT :  Salah seorang pedagang tengah mengupayakan diri agar mendapatkan kios atau lapak di lokasi relokasi.

MENUNTUT : Salah seorang pedagang tengah mengupayakan diri agar mendapatkan kios atau lapak di lokasi relokasi. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Kebijaksanaan pemerintah Kota Keripik Tempe tengah diuji. Tak hanya persoalan jumlah kios yang harus segera disediakan guna mengakomodasi pedagang Pasar Pon yang terdampak kebakaran, tapi juga dengan status para pedagang pasar yang majemuk. Mulai dari memiliki banyak kios, hingga sewa menyewa kios atau lapak antarpedagang.

Dari sekitar 700 sertifkat yang beredar di Pasar Pon, tercatat kurang dari 500 pedagang yang selama ini beraktivitas di pasar terbesar di Bumi Menak Sopal ini. Kemarin (3/9), proses pengundian kios atau lapak di tempat relokasi dilakukan.

Pedagang yang memiliki lebih dari satu kios terpaksa harus menerima satu kios saja. Mereka terpaksa harus berbagi dengan pedagang lain karena sarana relokasi yang terbatas.

Riski Purnama Sari, salah seorang pedagang baju mengaku hanya kontrak dengan pemegang hak penempatan kios di Pasar Pon. Sudah puluhan tahun dia beraktivitas dipasar tersebut.

Namun karena namanya tidak tercatat sebagai pengguna, dia pun tidak mendapatkan jatah kios. Di sisi lain, kemungkinan hubungannya dengan pemilik atau pengguna hak penempatan sedang tidak baik. Dia pun terancam, tidak lagi berjualan di pasar kendati juga rugi yang tidak sedikit.

“Setahun kontraknya Rp 16 juta,” kata warga Kelurahan Sumbergedong ini.

Pihaknya sangat berharap untuk mendapatkan kios di lokasi relokasi. Yakni untuk sedikit memulihkan kondisi ekonomi pascakebakaran Pasar Pon. Dia pun sadar bahwa hak penempatan kios tersebut dimiliki oleh pedagang lain yang selama ini memberikan dia tempat dengan status kontrak.

“Saya rugi banyak sekitar Rp 400-an juta,” akunya.

Riski merupakan salah satu aktor dalam drama yang ada di kebanyakan pasar. Sewa menyewa kios atau lapak, kendati sebenarnya bangunan itu milik pemerintah tersebut bukan untuk disewa atau jual belikan oleh pedagang.

Wakil Bupati Mochammad Nur Arifin memahami kondisi atau aktivitas pasar yang memang demikian adanya. Pihaknya berencana menerapkan manajemen baru dalam lingkungan Pasar Pon yang baru nanti. Misalnya saja, terkait pindah tangan pengguna kios harus sepengetahuan pemerintah. Akan dibuat nota kerja sama antara pemerintah dengan para pedagang pasar.

Jika dalam kurun waktu tertentu tidak ditempati atau tidak ada aktivitas, akan ada evaluasi. Yakni pencabutan hak penempatan. Sehingga tidak ada jual beli kios atau lapak di kemudian hari.

“Pasar ini kan manajemennya sejak tahun 60-an, tradisional begini ini dan sudah pindah ke berapa orang. Saya dengar ada yang beli tempat sampai Rp 50 juta. Ini bukan kesalahan pemerintah karena deal antara pedagang,” jelas dia.

Adapun mengenai sarana relokasi, Arifin –sapaanya- mengaku ada sekitar 400 lapak dan 50 kios yang bakal dibangun oleh pemerintah. Buku atau sertifikat yang dijadikan pedoman untuk bisa menempati kios atau lapak di tempat relokasi ini. Mereka yang memiliki banyak buku dengan satu nama terpaksa harus menerima satu kios atau lapak saja.

“Nah yang sulit itu, satu nama tapi mereka memiliki jenis dagangan yang berbeda-beda,” terangnya. (hai/ed/tri)

 

 

 

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia