Minggu, 18 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Hukum & Kriminal

Diduga Menipu, Pegawai PDAM DiLaporkan Ke Polisi

Sabtu, 08 Sep 2018 14:00 | editor : Anggi Septian Andika Putra

Ilustrasi

Ilustrasi (JawaPos.Com)

TULUNGAGUNG - Memang imbauan itu patut untuk diperhatikan. Apalagi sering kasus penipuan berkedok penerimaan PNS terjadi. Termasuk dilakukan Rohmaji, 50, warga Desa Karanganom, Kecamatan Kauman. Dia menjanjikan anak dari Abdul Hadi, 47, warga Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, bisa menjadi ajudan bupati atau PNS, justru berujung ke ranah hukum.

Lantaran pria yang sehari-hari bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) itu tidak bisa menepati janji, meski Abdul Hadi sudah setor Rp 38,5 juta.

“Saya putuskan melaporkan ke polisi karena janji-janji saja tidak terbukti,” kata Abdul Hadi, kemarin (6/9).

Dari laporan itu diketahui, semula kedua belah pihak saling tidak mengenal. Namun, setelah terlapor (Rohmaji) sering membeli nasi bungkus di rumah pelapor, lambat laun saling kenal dan sering komunikasi.

Diamengaku,pembicaraanajudan bupatiyang berstatus PNS itudimulai ketikaanaksulungnya bernamaDiptaPutraAditya,20, kebetulanpulangdanterlapor mengetahuinya.

Dari situ, tiba-tiba Rohmaji menawarkan pekerjaan kepada pelapor.

“Dia (terlapor, Red) langsung menawarkan kepada saya. Yakni bisa menjadikan ajudan bupati,” ujarnya.

Namun untuk bisa menjadi ajudan, terlebih dulu setor sekitar Rp 30juta.

“Terlapor bersedia bertanggung jawab dan bisa meyakinkan kami, ya percaya,” ujarnya.

Di saat itu, pelapor belum memiliki uang senilai itu sehingga terpaksa menjual sepeda motor Yamaha Vixion miliknya seharga Rp 14 juta. “Sisa kekurangan meminjam kepada keluarga,” jelasnya.

Menurut dia, transaksi pembayaran pada 14 Mei 2017 lalu dan uang tersebut diterima langsung terlapor.

Dia menambahkan, setelah lima hari pembayaran, terlapor berjanji anaknya langsung bekerja di Pemkab Tulungagung dan menerima seragam.

“Dijanjikan setiap ada agenda bupati, anak saya diikutsertakan. Tugasnya hanya foto-foto selama kegiatan berlangsung,” ungkapnya.

Tidak sampai di situ, permintaan uang dilakukan terlapor lagi. Yakni 19 Juli 2017 lalu meminta Rp 8,5 juta. Alasannya untuk mengurus surat keputusan (SK) pengangkatan di tingkat provinsi. “Terlapor bilang anak saya menerima gaji sekitar Rp 1.250 per bulan,” jelasnya.

Justru ketika Dipta Putra Aditya mulai bekerja sudah sekitar tujuh bulan di lingkup Pemkab Tulungagung, ternyata belum pernah menerima gaji.

“SK yang dijanjikan hingga kini tidak turun,” ungkapnya.

Merasa ditipu, lantas menemui terlapor untuk meminta penjelasan dan tanggung jawab. “Saya meminta penjelasan, termasuk mendatangi rumah dan kantornya. Menghubungi via telepon juga, tapi tetap diberi janji-janji. Anak saya trauma dan meninggalkan utang belasan juta,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Tulungagung Iptu Sumaji mengaku dapat laporan tersebut. “Kini sedang menyelidiki dan akan memanggil saksi untuk diperiksa. Masih lidik, tunggu perkembangannya lebih lanjut,” pintanya. (yon/ed/din)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia