Sabtu, 22 Sep 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Pedagang Prigi Tetap Ngotot Tolak Food Court

Senin, 10 Sep 2018 17:00 | editor : Anggi Septian Andika Putra

Ilustrasi Foodcourt Prigi

Ilustrasi Foodcourt Prigi (ALWIK RUSLIANTO/RATU)

TRENGGALEK – Agenda hearing dengan wakil rakyat yang sengaja digelar hari ini tampaknya bakal dimanfaatkan betul oleh pedagang pesisir Prigi atau Paguyuban Prigi Sae untuk menolak pembangunan food court. Mereka terkesan sudah jenuh dengan seringnya berpindah-pindah tempat usaha mengikuti arahan pemerintah.

"Sejak 2007 kami pindah-pindah," ujar Darman, ketua Paguyuban Prigi Sae kepada Koran ini kemarin (9/9).

Dia tidak menyebutkan secara detail di mana saja perpindahan tersebut. Meski begitu, perpindahan terakhir saat para pedagang diminta bergeser menjauh dari bibir pantai, itu yang kemungkinan memicu penolakan pembangunan food court. Maklum saja, baru setahun lalu mereka diminta bergeser ke belakang. Mereka lantas membangun kembali warung sesuai dengan arahan pemerintah.

Tahun ini, pemerintah memiliki rencana untuk mempercantik kawasan wisata dengan membangun sara kuliner dengan konsep food court. Diduga atas pembangunan ini akan ada beberapa kios atau warung yang terdampak oleh pembangunan sarana kuliner tersebut.

Darman mengatakan, ada sekitar 80 orang anggota Paguyuban Prigi Sae. Dia juga tidak menampik hanya sekitar 13 warung saja yang sementara ini bakal terdampak oleh pembangunan food court ini. Namun, baginya paguyuban itu merupakan satu kesatuan. Jika ada yang merasa tersakiti, jelas akan berdampak pada anggota yang lain.

"Organisasi itu ibarat tubuh. Kalau kaki atau tangannya sakit, tentu anggota yang lain juga ikut sakit," tegasnya.

Disinggung mengenai adanya kabar bahwa sebagian pedagang yang terdampak pembangunan food court sudah setuju dan sering mendapat sosialisasi tentang rencana pembangunan ini, Darman terkesan mulai naik darah.

"Sampean percaya sama Petruk atau sama Sengkuni. Petruk itu goblok tapi jujur, kalau Sengkuni itu gagah tapi suka bohong," ungkapnya.

Paguyuban ini juga telah membuat surat pernyataan sikap yang intinya keberatan dengan pembangunan food court ini. Di antaranya tentang kesepakatan mengenai ukuran warung 5x10 m saat penataan warung wisata di kawasan Prigi. Selain itu, juga disampaikan bahwa pembongkaran atau penataan tahun lalu masih belum menumbuhkan geliat ekonomi.

Sebaliknya, masih menyisakan utang akibat pembangunan warung baru.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa sejak Agustus lalu paguyuban telah bersurat kepada dewan mengenai keberatan itu. Hanya saja, sementara ini masih belum ada tindak lanjut. Beruntung besok (hari ini, Red) mereka bakal diterima oleh wakil rakyat.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Mugianto mengatakan, pihaknya telah membuat jadwal pertemuan atau hearing dengan para pedagang atau warung di Prigi yang menolak pembangunan food court.

Menurutnya, membatalkan pembangunan food court yang sudah selesai lelang terdapat risiko. Begitu juga jika pemerintah mengabaikan suara atau keresahan dari para pedagang di Prigi. Untuk itu, pihaknya berharap dewan bisa menjadi mediator untuk memecahkan polemik yang ada di Prigi tersebut.

"Mungkin nanti ada masukan atau hal yang harus disesuaikan dalam pembangunan food court itu," katanya.

Untuk diketahui, kini proses pelelangan kegiatan pembangunan food court memang sudah selesai.

Food court bakal dibangun dengan anggaran sekitar Rp 900 juta. Namun karena ada kendala di lapangan, pembangunan itu tidak segera bisa dilakukan. Dinas menyediakan waktu sekitar 10 hari untuk mediasi dengan pedagang yang menolak rencana pembangunan tersebut. (hai/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia