Senin, 09 Dec 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Dewan Terima Jawaban Eksekutif

Atas PU Fraksi terhadap Nota Keuangan P-APBD

13 September 2018, 13: 30: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

AKTIF: Guswanto, wakil pimpinan DPRD memimpin rapat paripurna agenda jawaban eksekutif atas PU fraksi DPRD, kemarin (12/9).

AKTIF: Guswanto, wakil pimpinan DPRD memimpin rapat paripurna agenda jawaban eksekutif atas PU fraksi DPRD, kemarin (12/9). (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Jawaban eksekutif atas pemandangan umum (PU) fraksi DPRD terhadap nota keuangan perubahan APBD (P-APBD) mendapat tanggapan beragam dari kalangan dewan. Sebagian besar fraksi menerima dan bakal mencermati jawaban itu di tingkat komisi maupun badan anggaran (banggar).

Guswanto, pimpinan dewan mengungkapkan, secara garis besar dewan menerima jawaban eksekutif atas PU fraksi terhadap nota keuangan P-APBD 2018 yang digelar dalam paripurna beberapa waktu lalu.

Meski demikian, ada juga fraksi yang memanfaatkan momen itu untuk bertanya langsung kepada eksekutif. Hal ini dilakukan oleh fraksi Demokrat.

Dia mengatakan, fraksi Demokrat mempertanyakan langsung kepada eksekutif mengenai rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Keripik Tempe.

“Jadi kenapa hanya sekitar 150 yang diajukan, padahal ada banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan itu,” begitu dia menirukan klarifikasi yang dilayangkan fraksi Demokrat dalam paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas PU Fraksi DPRD, kemarin (12/9).

Mengenai hal RTLH ini, imbuh dia, sebelumya juga telah disampaikan kendati tidak begitu detail. Bahwa program itu akan dilanjutkan di 2019 nanti.

Mengenai hal-hal lain seperti rencana pendapatan berikut belanja daerah di P-APBD, menurut dia dijawab dengan cukup rasional sehingga dapat diterima oleh fraksi-fraksi dewan.

Wakil Bupati Mochammad Nur Arifin mewakili Bupati Trenggalek, menyampaikan panjang lebar jawaban atas PU fraksi beberapa waktu lalu. Misal terkait dengan kenaikan pendapatan sekitar 1,34 persen yang belum mampu men-cover kenaikan belanja daerah.

Rencananya, belanja daerah ini nanti tidak hanya dibiayai pendapatan daerah, tapi juga sisa lebih penggunaan anggaran di 2017 lalu.

Begitu juga dengan belum sebandingnya penerimaan sektor retribusi dengan anggaran yang dikucurkan untuk objek-objek retribusi. Itu karena kewajiban dan tanggung jawab pemerintah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, tidak serta-merta investasi untuk sarana pendukung objek wisata akan menghasilkan retribusi sebesar nilai investasi yang telah dikeluarkan.

Mengenai RTLH, wabup menjelaskan, ada banyak sumber pendapatan daerah. Selain dari PAD, juga ada banyak dari pemerintah pusat. Ada beberapa jalur pendapatan yang diterima oleh daerah, seperti program aspirasi yang dibawa atau diusulkan oleh DPR RI. Meski demikian, program itu harus ditindaklanjuti dengan dokumen dan verifikasi lapangan, sementara sumber daya manusia yang ada sangat terbatas.

“Mayoritas pemandangan sudah tertanggapi. Mayoritas fraksi juga sudah bisa menerima,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi Demokrat Mugianto berharap pemerintah berupaya maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya memanfaatkan program perbaikan RTLH yang kebetulan diusulkan oleh partainya.

Dia menjelaskan, tahun ini pemerintah daerah mendapatkan jatah sekitar 700 unit. Sayangnya, yang diajukan menerima bantuan perbaikan hunian itu hanya sekitar 150 unit. Padahal menurut dia, ada banyak masyarakat yang kondisi tempat tinggalnya masuk dalam kategori untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Mudah-mudahan tahun depan masih ada program serupa,” ucapnya. (hai/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia