Minggu, 21 Oct 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Jadwal Mepet, RTLH Tak Maksimal

Selasa, 18 Sep 2018 14:30 | editor : Anggi Septian Andika Putra

GRAFIS RLTH TRENGGALEK

GRAFIS RLTH TRENGGALEK

TRENGGALEK – Ratusan rumah kurang layak huni di Kota Keripik Tempe gagal diperbaiki tahun ini. Pemerintah menyebut, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah pusat tersebut bersifat swadaya. Disisi lain, waktu yang dimiliki untuk pelaksanaan perbaikan hunian tersebut sangat terbatas.

Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH), Agung Sudjatmiko mengatakan, sedikitnya ada sekitar 700 unit RTLH yang dirasa patut mendapat bantuan. Mereka telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan untuk memperbaiki hunian.

Namun karena anggaran tersebut turun di akhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil semua jatah perbaikan rumah tersebut.

“ Dari 700  itu, kita survei yang siap hanya sekitar 150 saja,” katanya, kepada koran ini kemarin(17/9).

Agung mengungkapkan, bantuan tersebut di transfer ke masyarakat langsung sekitar  Rp 15 juta per rumah. Sebagaimana petunjuk teknisnya, program ini bersifat swadaya.

Artinya, penerima bantuan juga harus siap-siap dana untuk memenuhi kebutuhan tambahan dalam proses perbaikan rumah tersebut. Semisal, biaya upah tenaga kerja dalam proses pengerjaannya nanti.

“Sehingga tidak semua penerima bantuan itu siap untuk memperbaiki rumah. Apalagi waktunya kan terbatas, hanya tinggal beberapa bulan saja untuk tahun anggaran ini,” jelas dia.

Program perbaikan rumah tidak layak huni ini sebenarnya bukan program anyar. Tahun ini, pemerintah daerah juga memiliki program serupa. Tercatat ada sekitar 140 bantuan perbaikan RTLH di 2018 ini. Bagi warga penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan karena semua telah di cukupi oleh pemerintah daerah.

Namun perlakuan program dari pusat memang sedikit berbeda. Yakni mensyaratkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Artinya, mereka (penerima bantuan,red) harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk mengakomodir kebutuhan perbaikan. Semisal untuk biaya ongkos tukang.

“ Kalau cuma tiga bulan ya gimana, karena swadaya, penerima bantuan gak punya swadaya (siap dana, red)?,” ucapnya.

Agung menambahkan, program perbaikan RTLH ini sebenarnya untuk tahun anggaran 2019 mendatang. Namun, jika pada tahun ini pemerintah daerah bisa melaksanakan kegiatan ini, pihak pusat pun tidak akan keberatan untuk dilaksanakan. Atas dasar hal ini, Agung optimistis kekurangan dari jumlah jatah 700 unit perbaikan RTLH tersebut dapat dikerjakan tahun depan.

“ Karena waktu, yang bisa dikerjakan tahun ini hanya sekitar 150 unit itu,” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat, Mugianto berharap pemerintah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan program perbaikan rumah tidak layak huni yang kebetulan di usulkan oleh partainya.

Dijelaskan dia,  tahun ini pemerintah daerah mendapatkan jatah sekitar 700 unit. Sayangnya yang di ajukan untuk menerima bantuan perbaikan hunian tersebut hanya sekitar 150 unit saja. Padahal, menurutnya ada banyak masyarakat yang kondisi tempat tinggalnya masuk dalam kategori untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“ Mudah-mudahan di tahun depan masih ada program serupa,” ucapnya. (hai/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia