Minggu, 21 Oct 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Dua Ranperda Inisiatif Dewan Sukses Diparipunakan

Rabu, 19 Sep 2018 14:00 | editor : Anggi Septian Andika Putra

SEMANGAT MELAYANI: Secara simbolis, pimpinan sidang menyerahkan nota ranperda inisiatif dewan kepada eksekutif dalam paripurna kemarin (18/9).

SEMANGAT MELAYANI: Secara simbolis, pimpinan sidang menyerahkan nota ranperda inisiatif dewan kepada eksekutif dalam paripurna kemarin (18/9). (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Dua rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif dewan diparipurnakan kemarin (18/9). Yakni ranperda tentang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Serta ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu tujuannya tak lain untuk memberikan jaminan pelayanan dan menciptakan kondisi yang nyaman kepada masyarakat.

Alwi Burhanudin, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD mengatakan, nota dua ranperda telah disampaikan. Dalam waktu dekat, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat panitia khusus (pansus) bersama dengan eksekutif.

“Sesuai judulnya, ranperda ini disusun untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Sehingga hak-hak masyarakat bisa dipenuhi dengan baik,” katanya seusai paripurna siang kemarin (18/9).

Soal ketenteraman dan ketertiban, Alwi mencontohkan, selama ini ada banyak kegiatan yang ada di masyarakat. Semisal kegiatan adat atau budaya masyarakat maupun kegiatan lain yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Atas kegiatan itu, tak jarang mengabaikan hak-hak masyarakat yang lain. Sehingga perlu diatur mengenai mekanisme atau prosedur untuk melaksanakan sebuah kegiatan.

“Kadang ada yang menolak kegiatan itu, makanya perlu diatur dengan baik,” jelas dia.

Di lokasi terpisah, Ketua Komisi I Sukaji menambahkan, semangat munculnya perda tentang pelayanan publik adalah untuk memberikan jaminan pelayanan yang baik. Untuk tercapaianya pelayanan yang baik, dibutuhkan beberapa aspek. Tidak hanya dari penyelenggara pelayanan, tapi juga masyarakat sebagai penerima pelayanan tersebut.

Secara garis besar, Sukaji mengatakan, pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendati begitu, pemerintah juga memiliki hak atas pelayanan yang diberikan.

Dia mencontohkan, dalam dunia usaha, pemerintah dituntut untuk memberikan perizinan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha. Kendati begitu, pemerintah juga mesti memiliki hak untuk mencabut izin usaha tersebut jika memang masyarakat atau pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya.

“Misalnya, dia jual barang kedaluwarsa. Masyarakat umum menjadi korban, pemerintah berhak memberikan sanksi. Seumpama pencabutan izin usaha,” jelas dia.

Sedangkan untuk ketertiban masyarakat, pihaknya mengumpamakan, sebuah acara yang menggunakan jalan umum. Padahal, infrastruktur jalan merupakan fasilitas umum dan masyarakat lain juga memiliki hak yang sama atas penggunaan ruas jalan tersebut.

“Dari sini bisa diatur juga mengenai hal tersebut. Sehingga bisa melayani pemilik jalan, tapi juga tidak mengabaikan hak para pengguna jalan,” tambahnya.

Selain penyampaian dua ranperda inisiatif dewan, dalam paripurna kemarin juga disampaikan dua ranperda usulan dari eksekutif. Yakni ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah dan ranperda tentang badan usaha milik daerah. (hai/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia