Rabu, 19 Dec 2018
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

KPK Periksa Ketua DPRD

21 September 2018, 12: 08: 08 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

BERI KETERANGAN: Ketua DPRD Tulungagung saat berada di gedung KPK kemarin (19/9).

BERI KETERANGAN: Ketua DPRD Tulungagung saat berada di gedung KPK kemarin (19/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

TULUNGAGUNG - Kasus suap terkait proyek infrastruktur yang menyeret Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo dan Kepala Dinas PUPR Sutrisno, masih berbuntut panjang. Tidak hanya pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung yang diperiksa komisi antirasuah. Kini giliran Ketua DPRD Tulungagung Supriono menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, kemarin (19/9).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari sumber terpercaya, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut pada tengah hari.

Saat Jawa Pos Radar Tulungagung berusaha menghubungi Supriyono, yakni sekitar pukul 18.45, ternyata belum bisa. Nomor telepon selulernya yang biasa dipakai tidak aktif. Hanya diterima operator yang memberikan informasi bahwa panggilan dialihkan dan nomor tidak dapat dihubungi.   

Meski diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, ternyata tidak banyak yang mengetahui. Termasuk di lingkup partainya.

“Saya belum tahu informasi itu. Termasuk pemeriksaan KPK terhadap ketua DPRD Tulungagung,” ungkap Bendahara DPC PDIP Tulungagung Heru Santoso.

Dia mengaku tidak mengetahui perihal pemeriksaan yang dilakukan KPK. Itu karena dirinya masih berada di Trenggalek.

“Saya tidak dengar dan masih berada di Trenggalek. Terima kasih atas informasinya,” katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tulungagung Budi Fatahillah Mansyur mengaku belum mengetahui pemeriksaan yang dilakukan KPK. Terutama terhadap ketua dewan.

“Saya belum tahu. Saya belum masuk kantor karena baru pulang haji beberapa hari lalu,” jelasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Di antaranya Bupati terpilih Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, dan Agung Prayitno selaku pihak swasta. Ditambah Susilo Prabowo alias Embun selaku swata atau kontraktor. Ini berkaitan dugaan suap untuk proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan.

Dalam perkara itu, Syahri Mulyo diduga menerima suap sebanyak tiga kali. Itu sebagai fee dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung. Total sekitar Rp 2,5 miliar. 

Lacak 14 Aset Pejabat

Sementara itu, saat tim penyidik KPK berada di Kota Marmer, lagi-lagi mereka mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung. Mereka mencari data-data yang dibutuhkan terkait perkara dugaan suap, dengan tersangka Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno dan Bupati Tulungangung terpilih Syahri Mulyo.

Kepala Kantor BPN Tulungagung Eko Jauhari tidak menampik kedatangan tim KPK berjumlah dua orang datang di kantornya, Selasa (18/9) pagi. Selanjutnya, mereka melacak data-data terkait 14 aset. “Data 14 aset itu bukanlah aset Syahri Mulyo,” ungkapnya saat dikonfirmasi kemarin (19/9).

Ditanya apa 14 aset itu milik pihak legislatif dan kepala dinas, dia tidak memberikan jawaban secara detail. Sebab, pihak KPK juga tidak menyebutkan secara jelas.

“Mereka (KPK, Red) hanya mengisyaratkan aset itu milik orang-orang sekeliling pemerintahan Syahri Mulyo,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dari 14 aset, belum ada yang disita KPK. Hingga kini, baru sebatas konfirmasi atau pun klarifikasi data-data. Usai klarifikasi, tim KPK langsung menuju ke lapangan sesuai aset itu.

Tujuannya, memastikan koordinat lokasi sehingga lebih mudah jika diperiksa melalui global position system (GPS).

Informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, 14 aset itu merupakan milik beberapa pejabat. Di antaranya kepala dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga; kepala dinas PUPR; dan ketua dewan.  

KPK sudah kali kedua mendatangi kantor BPN Tulungagung. Kali pertama pada Agustus lalu. Yakni berkaitan dengan 13 sertifikat milik Syahri Mulyo.

Tim KPK juga menyambangi RSUD dr Iskak Tulungagung. Namun kedatangannya bukanlah kepentingan pemeriksaan, melainkan terkait zona integritas.

“Selasa (18/9) datang ke RSUD untuk pendampingan zona integritas,” kata Kasi Informasi dan Pemasaran RSUD dr Iskak Tulungagung Moch. Rifai.

Aktivitas KPK di Tulungagung memang lebih intens. Yakni sejak ditetapkannya Sutrisno dan Syahri Mulyo sebagai tersangka. Sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung juga tak luput dari pemeriksaan KPK. Termasuk Sekda Indra Fauzi. (wen/ed/din)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia