Minggu, 21 Oct 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Lelang Puluhan Kendaraan ”Bodong”

Rabu, 10 Oct 2018 14:30 | editor : Anggi Septian Andika Putra

SEGERA DILELANG: Puluhan kendaraan motor aset daerah yang tidak terpakai memenuhi salah satu ruangan di belakang kantor DPRD.

SEGERA DILELANG: Puluhan kendaraan motor aset daerah yang tidak terpakai memenuhi salah satu ruangan di belakang kantor DPRD. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Sedikitnya, ada puluhan kendaraan aset daerah yang kini diketahui tak memiliki dokumen alias bodong. Pemkab mengklaim telah menelusuri dokumen dalam kurun waktu yang cukup lama. Kuat dugaan, dokumen itu hilang terbawa musibah banjir yang sempat melanda Kota Keripik Tempe belasan tahun silam. Dalam waktu dekat ini, kendaraan-kendaraan yang telah lama tak terpakai ini bakal dilelang.

Kabid Aset Badan Keuangan Daerah Siti Zaenab mengatakan, pada tahun 2015 lalu, pemerintah mulai melelang sejumlah aset (kendaraan, Red) yang sudah tidak dimanfaatkan lagi untuk menunjang kinerja pemerintahan daerah.

Dia mengungkapkan, sebagaimana ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah, barang milik daerah dapat dipisahkan. Artinya, dapat dijual atau dilelang karena masih memiliki nilai ekonomi. Terkait hal itu, pihaknya bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Hanya 2017 lalu tidak ada lelang kendaraan. Pasalnya, kami fokus pada pengamanan barang karena ada penataan struktur organisasi baru,” katanya saat ditemui di ruangannya kemarin (9/10).

Pihaknya mengaku, tahun ini akan dilaksanakan lelang kendaraan yang sedikit berbeda dari lelang sebelumnya. Terdapat puluhan kendaraan yang tidak memiliki dokumen, semisal BPKB maupun STNK. Kendaraan tersebut akan dilelang dengan model scrap atau diibaratkan besi rongsokan.

Limit atau nilai yang ditetapkan dalam pelelangan pun otomatis lebih kecil ketimbang kendaraan lengkap. Untuk penetapan nilai tersebut, pihaknya mengaku telah menggunakan appraisal.

Pihaknya mengaku, lelang scrap ini merupakan opsi terakhir setelah upaya penelusuran dan pencarian dokumen kendaraan dilakukan. Ada sekitar 55 kendaraan roda dua dan delapan unit roda empat yang tidak dilengkapi dokumen. Nantinya, kendaraan tersebut akan dijadikan beberapa paket. Tidak dilelang per unit kendaraan.

“Ada 11 paket, setiap paket terdiri dari lima unit kendaraan roda dua,” terangnya.

Disinggung bagaimana perlakuan terhadap kendaraan bekas fasilitas dewan, perempuan berhijab ini menjelaskan, ada 34 kendaraan roda dua dan delapan kendaraan roda empat yang dulu menjadi fasilitas anggota dewan.

Kendaraan itu kini telah didistribusikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang dulu mengajukan dan memang membutuhkan kendaraan untuk menunjang kinerja.

“Ada dua yang kini masih ada di kantor dewan. Tapi itu untuk operasional sekretariat dewan, bukan fasilitas bagi anggota dewan,” jelas dia. (hai/tri/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia