Rabu, 19 Dec 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Dinas PUPR Cuek soal Kesalahan Administrasi Lelang

11 Oktober 2018, 16: 30: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

ILUSTRASI LELANG

ILUSTRASI LELANG (Dok. JawaPos.com)

TRENGGALEK – Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tidak ambil pusing terkait kesalahan administasi dalam pelelangan. Pasalnya, pelelangan bukan menjadi kewenangan dinas. Sebaliknya, jika dinas ikut campur dalam tahapan tersebut, justru menjadi kesalahan. Kendati diakui, syarat-syarat atau kriteria pelaksana kegiatan ditentukan pejabat pembuat komitmen (PPK) di dinas. 

Muhammad Sholeh, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengatakan, kasus kesalahan administrasi di tahap pelelangan kegiatan peningkatan jalan tahun anggaran 2017 kini tengah ditangani aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Pihaknya mengaku langsung berkoordinasi dengan penyelenggara lelang ketika muncul aduan masyarakat mengenai hal itu.

Dia menuturkan, dinas memang menentukan persyaratan-persyaratan kompetensi rekanan yang bisa melaksanakan kegiatan di dinasnya nanti. Misal terkait dengan tenaga terampil/ahli maupun persyaratan klasifikasi bidang jasa yang harus dimiliki rekanan.

“Persyaratan itu diserahkan kepada ULP, kemudian ada kajian dari pihak ULP apa tidak. Kalau tidak ada, ya dilanjutkan masuk lelang,” terangnya.

Terkait dugaan pemenang lelang yang tidak memiliki klasifikasi bidang sebagaimana disyaratkan dalam lelang ini, Sholeh -sapaannya- mengaku ada beberapa pengaduan. Yakni di 2017 dan tahun anggaran 2018.

“Kalau yang 2018 sudah clear. Setelah kami koordinasi dengan ULP tidak ada masalah. Kalau yang 2017 kini ditangani APIP,” tuturnya.

Terkait kondisi kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan yang tidak memiliki klasifikasi bidang sebagaimana disyaratkan, Sholeh mengaku tidak ada masalah. Menurut dia, dalam proses pelaksanaan kegiatan dulu, pihaknya hanya menerima kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini juga berarti keberadaan klasifikasi ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pekerjaan tersebut.

“Gak ada masalah kok (hasil pekerjaan, Red),” tuturnya.

Sebelumnya, kasus kesalahan administrasi pada lelang peningatan jalan Desa Jajar, Kecamatan Gandusari tahun anggaran 2017 menjadi atensi aparat penegak hukum. Polisi bakal membentuk tim untuk menindaklanjuti kabar mengenai adanya kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Keripik Tempe tersebut.

“Otomatis (membentuk tim, Red), akan kami dalami informasi ini,” ujar Kasatreskrim Polres Trenggalek AKP Sumi Andana.

Pihaknya mengaku akan memberikan tindakan tegas jika nanti terbukti ada kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain, persoalan ini memenuhi unsur pidana. Misal, ada indikasi korupsi, pemalsuan dokumen, atau hal-hal yang memenuhi unsur pidana lainnya. (hai/ed/and)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia