Kamis, 15 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Pemerintah Kurangi Jatah Pupuk Bersubsidi

Rabu, 17 Oct 2018 12:30 | editor : Anggi Septian Andika Putra

SEMANGAT: Seorang petani terlihat masih berada di sawah meski sudah petang.

SEMANGAT: Seorang petani terlihat masih berada di sawah meski sudah petang. (DHARAKA R. PERDANA/RATU)

TULUNGAGUNG - Sebagian besar petani harus pandai mengatur penggunaan pupuk untuk berbagai jenis tanamannya di area persawahan. Pasalnya, kini ada pengurangan alokasi pupuk dari pemerintah pusat. Pengurangan itu berlaku untuk pupuk bersubsidi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pertanian Tulungagung Suprapti, melalui Kasi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian Tri Widiyono Agus Basuki, tidak menampik adanya hal tersebut. Dia menyatakan, pengurangan atau realokasi itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Kemudian diteruskan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Per akhir September lalu kami dapat surat dari Pemerintah Provinsi Jatim, ada beberapa pupuk subsidi yang dikurangi,” ungkapnya kemarin (16/10).

Oky -sapaan akrab Tri Widiyono Agus Basuki- mengatakan, pengurangan itu juga berimbas terhadap petani. Seperti diketahui, sebagian besar petani cenderung memilih pupuk kimia dibandingkan organik. Terutama Urea. Terlebih sekarang petani juga persiapan jelang musim hujan, untuk menanam padi.

Karena pengurangan itu, 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur akhirnya sepakat mengajukan surat kepada provinsi, meminta penambahan. Jumlah penambahan itu tentunya setiap daerah tidak sama.

“Diharapkan dengan tambahan yang mungkin bisa diterima November ini, petani bisa melaksanakan kegiatan pertanian lebih baik. Sebab, kita juga dituntut swasembada pangan,” jelasnya.

Dari data Dinas Pertanian Tulungagung, kebutuhan pupuk awal (sebelum ada pengurangan), Urea mencapai 27.906 ton, ZA 11.414 ton, SP-36 1.717 ton, Phonska 18.067 ton, dan organik 14.741 ton.

Setelah ada penurunan dari pemerintah, jumlah alokasi pupuk berkurang. Di antaranya Urea 27.806 ton, ZA 11.414 ton, SP-36 1.644 ton, Phonska 17.577 ton, dan organik 17.643 ton.

Berdasar RDKK 2018, kebutuhan pupuk petani di antaranya Urea 40.055 ton, ZA 14.153 ton, SP-36 6.922 ton, Phonska 26.350 ton, dan organik 31.571 ton.

Berdasarkan data itu, pihak dinas pertanian mengajukan penambahan untuk beberapa jenis pupuk. Yakni Urea 650 ton, ZA 100 ton, dan Phonska 1.325 ton.

“Hanya organik yang diajukan pengurangan 3.405 ton,” jelas Oky.      

Pria ramah itu menambahkan, para petani masih kurang tertarik terhadap pupuk organik. Padahal pupuk organik ini bagus untuk memperbaiki kondisi tanah. Salah satunya unsur hara. Berdasar data yang ada, kondisi unsur hara di dalam tanah di area persawahan Kota Marmer, ada yang hanya dua persen. Padahal untuk bisa ditanami, kandungan unsur hara harus sekitar lima persen.

Karean itulah, pihak Dinas Pertanian Tulungagung juga tidak tinggal diam. Banyak hal dilakukan agar petani mau menggunakan pupuk organik.

Rohmad Susilo, salah seorang petani mengaku cenderung menggunakan pupuk kimia seperti Urea. Karena hasilnya terhadap tanaman lebih cepat terlihat. Lebih cepat gemuk dan masa panen tepat dengan prediksi.

“Istilahnya itu lebih cepat nyata hasilnya dibanding menggunakan pupuk organik,” ungkapnya.

Pria berusia 47 tahun itu mengakui, dia mengerti dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Kondisi unsur hara tanah dapat semakin rusak. Namun dia juga tidak bisa berbuat banyak. Terlebih ketika sawah yang dipakai menggunakan sistem sewa.

“Mungkin butuh proses yang tidak sebentar agar bisa dominan pakai pupuk organik,” ujarnya. (ed/wen)

    

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia