Senin, 09 Dec 2019
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Usulkan UMK Naik 8,03 Persen

19 Oktober 2018, 11: 50: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

PRODUKSI : Karyawan sedang mengoperasikan mesin bordir di pabrik konveksi, di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung.

PRODUKSI : Karyawan sedang mengoperasikan mesin bordir di pabrik konveksi, di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung. (WHENDY GIGIH PERKASA/RATU)

TULUNGAGUNG – Para pengusaha di Kota Marmer tampaknya harus merogoh kocek lebih dalam tahun depan. Diprediksi pada 2019 nanti, ada kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 8,03 persen dibanding tahun ini. Kini dalam persiapan pembahasan, sebelum nantinya diserahkan ke Pemprov Jawa Timur untuk disahkan.

Kabid Pengawasan dan  Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung Kristihanawati mengatakan, pihaknya memang baru saja mendapat pemberitahuan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengenai proyeksi UMK tahun depan. Berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional atau produk domestik bruto (PDB).

“Beberapa hari yang lalu kami mendapat pemberitahuan mengenai hal tersebut,” katanya kemarin (18/10).

Menurut dia, dari surat tersebut diketahui jika inflasi nasional 2018 sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan PDB sebesar 5,15 persen. Sehingga ini menjadi patokan untuk menentukan UMK yang diberlakukan bagi Tulungagung tahun depan.

“Penentuan UMK pun juga didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL),” tambahnya.

Untuk menentukan UMK, wanita berjilbab ini akan merumuskan dengan lintas sektoral. Karena nantinya ini akan diserahkan ke Pemprov Jawa Timur untuk disahkan. Pihaknya memiliki waktu hingga satu bulan ke depan untuk merumuskan. Sehingga bisa didapatkan data pasti mengenai KHL di Kota Marmer. “Ini masih tahap awal sehingga harus menyusun perencanaan yang tepat,” tuturnya.

Sekadar mengingatkan, UMK 2018 mengalami kenaikan hingga 8,7 persen dari UMK 2016 yang sebesar Rp 1.537.150. Ini dianggap sudah sesuai dengan PP Nomor 78/2015 yang memang mengatur urusan pengupahan. Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B.377M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, penentuan UMK memang berpatokan pada inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto. Secara nasional, berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017, inflasi nasional ada di 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen. (rka/ed/din)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia