Kamis, 15 Nov 2018
radartulungagung
icon featured
Pendidikan

10 Tahun Belajar di Kelas Darurat

Bekas Gudang dan Tempat Parkir

Sabtu, 20 Oct 2018 10:16 | editor : Anggi Septian Andika Putra

KURANG MEMADAI: Kondisi ruang kelas II yang hanya bersekat tripleks usang.

KURANG MEMADAI: Kondisi ruang kelas II yang hanya bersekat tripleks usang. (WHENDY GIGIH PERKASA/RATU)

TULUNGAGUNG - Masalah kekurangan ruang kelas masih menjadi salah satu persoalan yang tetap muncul dan harus dihadapi lembaga pendidikan di Kota Marmer ini. Termasuk menerpa 26 siswa kelas II SDN 3 Serut, Kecamatan Boyolangu. Mereka terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di ruang terbuka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kemarin (19/10), siswa kelas II belajar di sebuah ruangan ala kadarnya. Ruangan itu beratap seng dan tripleks usang sebagai salah satu penyekat. Tempat itu dahulu merupakan gudang dan tempat parkir sepeda. Hingga akhirnya digunakan untuk ruang kelas. Ironisnya, KBM tersebut sudah berjalan sekitar 10 tahun.

“Karena kelasnya kurang, jadi belajar di ruang terbuka,” ujar bendahara SDN 3 Serut, Harminingsih.

Tentu pihak sekolah tidak tinggal diam dengan kondisi itu. Sudah sering pembangunan ruang kelas baru diajukan ke Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga (Dispendikpora) Tulungagung. Namun tak kujung ada realisasi. Padahal, sudah ada fondasi yang dibuat di lahan yang bakal dibangun ruang kelas baru.

Dengan kondisi seperti itu, KBM kerap tidak bisa berjalan normal. Debu sudah biasa mengenai siswa saat KBM. Parahnya lagi ketika musim hujan. Air masuk ke ruangan darurat itu. KBM pun terpaksa dihentikan. Salah satu cara yang ditempuh, yakni menggunakan ruang kelas I yang lebih layak. Namun, itu harus menunggu di atas pukul 09.00. Setelah KBM siswa kelas I berakhir.

Kepala Dispendikpora Tulungagung Suharno mengaku sudah mempelajari terkait SDN 3 Serut. Tahun ini memang belum mendapat dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Karena itulah, solusinya diusulkan lewat APBD 2019.

Menurut dia, salah satu kendala berkaitan DAK itu, yakni data pokok pendidikan (dapodik). Ketika ada kesalahan dalam pengisian dapodik, kemungkinan juga belum bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

“Maka solusinya nanti usulkan pada 2019 lewat APBD saja. Kalau menunggu DAK, ada kemungkinan terganjal kesalahan dapodik,” katanya.

Meski demikian, perlu ada pengawalan berkaitan dengan pengisian dapodik. Pihak dinas juga sudah memanggil petugas dapodik yang bersangkutan. (wen/ed/din)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia