Minggu, 08 Dec 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Asep Khoirullah: Penyimpangan Pasti Ada

22 Oktober 2018, 15: 00: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

BERSEMANGAT: Asep Khairullah memberikan pemaparan mengenai budaya integritas di hadapan dewan dan sejumlah perwakilan OPD, kemarin (19/10).

BERSEMANGAT: Asep Khairullah memberikan pemaparan mengenai budaya integritas di hadapan dewan dan sejumlah perwakilan OPD, kemarin (19/10). (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Sebaik apa pun sistem yang dibuat untuk mencegah penyelewengan dalam pemerintahan, nyatanya tidak menjadi jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Begitu juga dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Budaya Integritas.

“Karena yang menjalankan itu manusia bukan malaikat, penyimpangan itu pasti ada. Ibarat menanam padi, pasti juga akan tumbuh rumput,” ujar Asep Khoirullah, salah seorang anggota Kolaborasi Integritas Nasional.

Hanya saja, jebolan KPK ini mengungkapkan, jangan sampai hal tersebut malah menimbulkan keengganan untuk membuat sebuah sistem yang baik.

Menurutnya, ada beberapa hal yang selama ini menjadi persoalan di pemerintahan. Salah satunya, belum ada sebuah gagasan atau tujuan besar yang bersifat jangka panjang. Kencenderungannya, setiap kali terjadi pergantian pimpinan, muncul wacana baru mengenai pembangunan atau fokus kebijakan di suatu daerah. Ini disinyalir memicu persoalan di kemudian hari.

Untuk itu, perlu sebuah payung hukum yang bisa menaungi dan menjaga keberlangsungan rencana besar tersebut. Artinya, bisa berkesinambungan antarperiode pemerintahan.

“Nah, di sini penting ada budaya integritas. Karena ngomong soal keunggulan dan budaya khas Trenggalek, perlu dibuat payung hukum, perda,” katanya.

Perda tersebut juga mesti mempertimbangkan risiko atau kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang bisa terjadi. Sehingga sedari dini sudah ada tindakan pencegahan agar nantinya pemimpin-pemimpin yang ada di Trenggalek tidak terjerumus dalam penyimpangan.

Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal penting dalam menjalankan budaya integritas. Yakni nilai atau karakter manusia, sistem atau prosedur, dan keteladanan atau kepemimpinan. Keteladanan menjadi penting karena ternyata penyimpangan terjadi antar-lintas sektoral. Semisal antara eksekutif, legislatif, dan swasta.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam mengatakan, suatu daerah selayaknya memiliki gagasan besar atau visium yang bisa terus dilaksanakan antarperiode kepemimpinan. Gagasan tersebut tentu berkaitan erat dengan keunggulan atau potensi yang ada di suatu wilayah.

“Dalam hal ini budaya integritas menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan sarana mewujudkan gagasan besar tersebut,” terangnya.

Samsul -sapaannya- mengaku, kedatangan tim kolaborasi nasional merupakan tindak lanjut dari kolaborasi tunas integritas yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baginya, budaya integritas ini bisa menjadi rambu-rambu yang baik dalam menjalankan pembangunan di Trenggalek. Untuk itu, dewan menginisiasi ranperda mengenai budaya integritas tersebut. (hai/ed/rka)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia