Minggu, 16 Dec 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

10 November 2018, 08: 43: 10 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

INTEGRITAS: Ketua Bawaslu Trenggalek memberikan sambutan dalam pembukaan sosialisasi  Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 di Hotel Hayam Wuruk kemarin (9/11)

INTEGRITAS: Ketua Bawaslu Trenggalek memberikan sambutan dalam pembukaan sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 di Hotel Hayam Wuruk kemarin (9/11)

TRENGGALEK – Tidak hanya penyelenggara pemilihan umum (pemilu), masyarakat juga memiliki andil besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 2019 nanti. Ini tertuang dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 bahwa organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, atau LSM bisa memantau pemilu.

Jumat (9/11), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek menyosialisasikan peraturan tersebut kepada semua organisasi yang terdaftar di badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol).

Mulai dari organisasi kemahasiswaan hingga non government organization (NGO) alias lembaga swadaya masyarakat di Kota Keripik Tempe. Ini merupakan upaya bersama-sama mengawasi dan menegakkan keadilan dalam pemilu.

Aang Kunaefi, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jatim mengatakan, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan akreditasi kepada lembaga yang ingin melakukan pemantauan dalam pemilu.

“Nah, pemantauan Pemilu 2019 nanti tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Persyaratan menjadi pemantau pemilu tidak sulit. Secara umum, pemantauan tersebut dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang terdaftar dan memiliki badan hukum. Selain itu, juga memiliki independensi. Artinya, tidak mendukung atau menguntungkan salah satu peserta pemilu.

Menurut dia, secara prinsip, tujuan pemantauan pemilu ini memberikan porsi lebih kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak hanya sekadar menggunakan hak suara, tapi juga mengikuti tahapan-tahapan dalam pemilu tersebut.

Dalam perbawaslu tersebut, lembaga pemantau bisa menyampaikan tahapan mana yang ingin dipantau. Misal pemantauan dilakukan pada masa kampanye, masa tenang, atau bisa juga semua tahapan dalam proses atau rangkaian pemilu yang menjadi bahan pantauan mereka.

“Kalau semua tahapan akan dipantau, maka semua aktivitas penyelenggaraan pemilu yang dilakukan peserta maupun penyelenggara (KPU dan Bawaslu, Red) boleh dipantau,” jelas dia.

Apabila ada dugaan pelanggaran, bisa disampaikan kepada pengawas pemilu. “Baik itu pelanggaran etik yang dilakukan jajaran pengawas pemilu atau pun jajaran KPU,” imbuhnya.

Kini tercatat ada sekitar 14 lembaga pemilu di tingkat nasional yang terdaftar. Tiga di antaranya lembaga pemantau dari luar negeri. Lembaga pemantau tersebut merupakan organisasi kepemudaan.

Ini hal positif dalam perkembangan demokrasi di tanah air. “Mudah-mudahan diikuti organisasi yang lain, khususnya di wilayah Trenggalek,” harapnya.

Disinggung mengenai kontribusi Bawaslu kepada pemantau pemilu, Aang –sapaannya- mengatakan akan men-support penuh. Misal terkait data dan informasi pemilih.

Bawaslu juga akan mengoptimalkan sarana penunjang pemantau yang lain. Misalnya seragam atau tanda pengenal. “Kami punya keinginan, di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur, keberadan organisasi pemantau itu semakin banyak. Jadi angka pelanggaran bisa diminimalkan,” tandasnya. 

(rt/dre/muh/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia