Rabu, 29 Jan 2020
radartulungagung
icon-featured
Hukum & Kriminal

Tokoh Antikorupsi Jadi Tersangka Penyebaran Surat Panggilan Palsu KPK

01 Desember 2018, 09: 15: 18 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Tokoh Antikorupsi Jadi Tersangka Penyebaran Surat Panggilan Palsu KPK

(MOCHAMMAD SUBCHAN ABDULLAH/RADAR BLITAR)

BLITAR KOTA- Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitakan kebohongan terkait surat panggilan KPK kepada Bupati Blitar Rijanto, penyidikannya mulai memasuki babak baru.

Jumat (30/11) secara resmi Polres Blitar menetapkan Triyanto sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitakan kebohongan terkait surat panggilan KPK. Dari berstatus hanya terlapor, kini aktivis antikorupsi Blitar ini menjadi tersangka. Namun untuk sementara polisi belum melakukan penahanan. “Ini kan masih kami tetapkan tersangka. Masih ada tahapan selanjutnya,” ujar Kasatreskim Polres Blitar AKP Rifaldy Hangga Putra, kemarin.

Rifaldy mengatakan, penetapan tersangka itu berdasarkan hasil dari penyidikan selama ini, yakni dari saksi-saksi dan beberapa saksi ahli. Dia menyebut setidaknya ada sebanyak 22 saksi yang sudah diperiksa. Bahkan polisi juga meminta keterangan dari beberapa saksi ahli. “Untuk saksi ahli, kami datangkan saksi ahli bahasa. Selain itu, juga ahli pidana dan ahli informasi dan teknologi elektronik (ITE). Juga dari ahli digital forensik Mabes Polri,” terang perwira berpangkat tiga balok di pundak ini.

Akibat perbuatannya itu, tersangka terancam pasal berlapis. Polisi menjeratnya dengan pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 atau pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 45 ayat 3 Jo pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2088 tentang ITE. “Ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara,” jelas Kasubbag Humas Polres Blitar Iptu M. Burhanudin.

Diberitakan sebelumnya, viralnya surat KPK kepada Bupati Blitar di media sosial (medsos) yang ternyata surat bodong kini bergulir di kepolisian. Polres Blitar telah menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Berdasarkan informasi yang diterima Koran ini, laporan kepolisian (LP) terkait surat KPK yang bodong itu sudah terdaftar di Sentra Kepolisian Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Blitar. LP tersebut terbit dengan Nomor: B/315/X/2018/SPK/Jatim/Res Blitar tertanggal 16 Oktober 2018. LP tersebut diterbitkan pada Selasa (16/10) atas nama pelapor, yakni Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Blitar Agus Sunanto yang juga kuasa hukum Bupati Blitar Rijanto.

LP tersebut mengenai dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitakan kebohongan. Terlapornya TR, pemilik akun Facebook yang mem-posting surat KPK mengenai pemanggilan Bupati Blitar Rijanto oleh lembaga antirasuah tersebut.

Sementara itu, M. Triyanto yang dihubungi tadi malam mengatakan tak kaget dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus ITE. Dirinya sudah menduga polisi bakal menetapkan sebagai tersangka.

“Iya, tidak kaget. Itu sudah hal biasa dalam pergerakan. Sekarang tinggal dibuktikan saja di pengadilan nanti,” kata Triyanto. Pihaknya bakal terus koordinasi dengan kuasa hukum. Ada setidaknya sembilan pengacara yang sudah siap untuk mendampingi.

“Penetapan tersangka ini setidaknya bakal menjadi bahan pembuatan buku saya. Saya nanti akan ceritakan semua dengan blak-blakan,” katanya. Aktivis antikorupsi ini menduga ada grand skenario hingga akhirnya dirinya berurusan dengan hukum. “Saya menduga ada hubungannya,” katanya dengan singkat.

(rt/abd/kan/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia