Rabu, 19 Dec 2018
radartulungagung
icon featured
Pendidikan

Bantuan SPP Belum Cukup

04 Desember 2018, 12: 00: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

ANTUSIAS : Sejumlah siswa ketika mengikuti KBM di SMAN 1 Kedungwaru. Program bantuan SPP tingkat SMA/SMK akan direalisasikan pada tahun ajaran baru.

ANTUSIAS : Sejumlah siswa ketika mengikuti KBM di SMAN 1 Kedungwaru. Program bantuan SPP tingkat SMA/SMK akan direalisasikan pada tahun ajaran baru. (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

TULUNGAGUNG – Dinas Pendidikan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan program bantuan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK akan direalisasikan awal tahun ajaran baru.

Rencananya Pemprov Jatim menganggarkan dalam APBD Jatim 2019. Jumlah anggaran yang disepakati mencapai Rp 904,18 miliar. Program itu diperuntukkan bagi 1.280.545 siswa SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Jatim.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Harim Soejatmiko menjelaskan, meski mendapat bantuan SPP dari pemerintah provinsi, namun tidak menutup kemungkinan wali murid untuk tetap memberikan sumbangan untuk pemberdayaan pendidikan.

“Memang dapat bantuan dari pemerintah untuk SPP, tapi jika ada sumbangan difungsikan sebagai pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan masih diperbolehkan,” jelasnya kemarin (3/12).

Pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud adalah kegiatan ekstrakurikuler siswa, maupun kegiatan perlombaan yang dapat menunjang prestasi siswa. Artinya komite sekolah masih dapat menarik sumbangan dari wali murid.

Dengan syarat ada persetujuan dari seluruh wali murid. “Memang SPP sesuai dengan surat edaran dari provinsi tingkat SMA sebesar Rp 75 ribu. Namun kegiatan lain masih boleh memungut sumbangan. Karena untuk menunjang siswa, kalau semua dari pemerintah tidak cukup,” tandasnya. 

Pria yang juga menjabat sebagai kepala sekolah SMAN 1 Kedungwaru ini berharap jika program tersebut sudah terealisasi, pembayaran dapat dilakukan diawal. Pasalnya yang terjadi selama ini pembayaran selalu terlambat dan dilakukan di triwulan akhir. Sehingga akan menghambat program kegiatan belajar siswa. 

Meski demikian, menyambut baik program itu. Karena akan meringankan beban wali murid. Sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat terwujud. “Selama ini pembayaran selalu diakhir, padahal kan untuk kegiatan belajar mengajar terus berjalan,” terangnya. 

Sementara itu, Kasi SMA/SMK dan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Cabang Dispendik Pemprov Jatim wilayah Tulungagung, Subagyo memastikan, bahwa program bantuan SPP telah disetujui oleh DPRD Jatim.

“Kemarin memang sudah mendapat persetujuan dewan, namun belum ada surat keputusan (SK) resmi. Jadi belum ada informasi apa-apa,” jelasnya.

Nanti besaran SPP, SMA dan SMK negeri di setiap kabupaten atau kota tidak sama. Disesuaikan dengan kemampuan atau indeks daerah yang telah di standardisasi.

Lebih rinci, dia menjelaskan, besaran SPP untuk SMA sebesar Rp 75 ribu. Sedangkan untuk SMK teknologi sebesar Rp 140 ribu, dan SMK manajeman bisnis sebesar Rp 110 ribu.

Nah khusus untuk sekolah swasta, agar melakukan penyesuaian. Pasalnya, biaya SPP di sekolah swasta sebagian besar digunakan untuk menggaji guru dan karyawan. “Swasta memang harus ada penyesuaian. Misalkan sekolah tersebut memerlukan SPP Rp 100 ribu, mendapat subsidi pemerintah Rp 75 ribu, sisanya dari wali murid,” tandasnya. 

Selain biaya untuk SPP, nanti siswa SMA/SMK negeri maupun swasta juga akan mendapat dua stel seragam sekolah. Yakni seragam abu-abu putih dan seragam pramuka.

Mengenai teknis pelaksanaan, dinas terkait  belum dapat informasi lebih lanjut. Namun berdasarkan informasi yang diterima pungutan SPP ini akan disalurkan melalui bank yang ditunjuk dan ditransferkan pada masing-masing sekolah.

“Teknis resminya masih belum dapat informasi dari pusat, tapi Insya Allah disalurkan melalui bank kemudian ditransfer pada sekolah-sekolah,” pungkasnya.

(rt/did/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia