Rabu, 19 Dec 2018
radartulungagung
icon-featured
Hukum & Kriminal

Ada Apa Tujuh PNS Bebas Berkeliaran, Meski Sempat Terjerat Kasus OTT

05 Desember 2018, 14: 00: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

Ada Apa Tujuh PNS Bebas Berkeliaran, Meski Sempat Terjerat Kasus OTT

TRENGGALEK - Proses penyelidikan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar (pungli) dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan di Puskesmas Pule terus dilakukan.

Kendati proses penyelidikan yang dilakukan sudah lebih dari satu bulan, hingga  Rabu (5/12) polisi belum bisa memutuskan tersangka dalam OTT yang terjadi Rabu (17/10) lalu tersebut.

Kasatreskrim Polres Trenggalek AKP Sumi Andana mengatakan, dalam melakukan penyelidikan sekaligus memanggil para saksi, polisi tidak bisa bertindak gegabah. Mengingat saksi harus melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik.

Baik pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai badan layanan umum daerah (BLUD) di puskesmas yang bersangkutan. “Dalam melakukan pemeriksaan, kami tidak ingin mengganggu pelayanan kesehatan di puskesmas bersangkutan, makanya dilakukan secara bertahap dan bergantian,” katanya.

Dia melanjutkan, setelah melakukan pemeriksaan beberapa saksi yang jumlahnya mencapai puluhan baik dari pegawai puskesmas maupun instansi bersangkutan, akhirnya penyidik memutuskan untuk melakukan gelar perkara.

Dari gelar perkara inilah, polisi akan memperoleh kesimpulan terkait proses penyelidikan yang dilakukan hingga menentukan tersangka. “Kami tidak berani memutuskan siapa yang bersalah akan peristiwa ini sebelum melakukan gelar perkara terkait ini (OTT red) dan akan dilakukan secepatnya,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil gelar perkara, selain menentukan tersangka, polisi juga bisa menentukan tuntutan terhadap tersangka tersebut. Sebab dalam kasus OTT tersebut, ada dua pelanggaran dari segi pidana dan juga administrasi.

Jika ada pelanggaran pidana, polisi akan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan hingga proses hukumnya selesai. Sedangkan jika hanya dilakukan pelanggaran dari segi administrasi, maka kasus tersebut dilimpahkan ke inspektorat.

“Kendati pelanggarannya hanya dari segi administrasi, pasti akan ada sanksi yang diberikan. Seperti mutasi, penundaan kenaikan pangkat, dan sebagainya, tergantung hasil penyelidikan yang dilakukan inspektorat,” jelas pria yang akrab disapa Andana ini.

Seperti yang diberitakan, polisi masih mencari tambahan barang bukti. Mungkin itulah yang terjadi dalam penyelidikan OTT terkait dugaan pungli jaspel kesehatan di Puskesmas Pule.

Pasalnya, kendati satreskrim bersama Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Trenggalek telah melakukan OTT pada Rabu (17/10) lalu, hingga Jumat (19/10) lalu belum ada penetapan tersangka.

Alasannya penyidik masih mengembangkan proses penyelidikan terhadap saksi, tujuh orang pegawai negeri sipil (PNS) puskesmas setempat yang disebut sebagai tim teknis.

Tim teknis tersebut bertugas mengoordinasi jumlah uang yang nantinya diberikan oleh 65 pegawai atau staf penerima jaspel kesehatan sebesar 10 persen dari jumlah yang diterima.

(rt/zak/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia