alexametrics
Jumat, 22 Oct 2021
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Suami Kurang Ajar, Paksa Istri Bekerja jadi TKI, Uang Diembat Sendiri

08 Desember 2018, 08: 00: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

ILUSTRASI

ILUSTRASI

  BLITAR KABUPATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar harus memperketat pengawasan terhadap calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Pasalnya, pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri kerap dijadikan ladang tindakan kurang ajar atau  modus untuk perdagangan manusia atau human trafficking.

Berdasarkan informasi yang diterima Koran ini, tahun ini ada satu kasus perdagangan manusia atau trafficking. Yakni perempuan asal Kecamatan Kanigoro yang diduga dipaksa suaminya untuk berkerja sebagai TKI dan dilakukan pemerasan. Pemerasan artinya uang yang diperoleh dari hasil kerja korban di luar negeri digunakan untuk keperluan sendiri.

“Suami atau pelaku kekerasan tidak bekerja. Jadi kasus ini digolongkan dalam trafficking atau perdagangan manusia,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Blitar Sri Suhartini.

Berdasarkan data yang ada di kantornya, tahun ini hanya ada satu kasus yang digolongkan dalam trafficking. Sedangkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, hingga pertengahan tahun ada sekitar 20-an kasus. Jumlah itu dipastikan bertambah jika dikalkulasikan hingga akhir tahun.

Untuk kasus trafficking tersebut, kini dalam proses hukum oleh aparat penegak hukum. “Kasus ini sudah diproses oleh kepolisian. Untuk proses hukumnya kami serahkan sepenuhnya ke pihak berwajib,” ujarnya.

Sedangkan pihaknya sekarang masih berkonsentrasi pada pemulihan psikologis terhadap korban trafficking. Korban trafficking kini mendapat perlindungan dan pendampingan dari DPPKBP3A, baik psikologi, hukum, maupun keagamaan. “Sesuai dengan tupoksi kami, kami akan terus melakukan pendampingan. Mulai dari pemulihan psikologis hingga proses hukumnya,” jelasnya.

Menurut dia, kasus trafficking termasuk pada kekerasan terhadap perempuan. Pihaknya pun terus melakukan pendampingan sampai pascaproses hukum untuk perlindungan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blitar tergolong masih tinggi sehingga akan terus berupaya untuk menekan kasus tersebut.

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan. Salah satunya, membentuk pos bantuan hukum (posbakum) untuk anak dan perempuan, hingga ke tingkat desa/kelurahan. Melalui posbakum tersebut, diharapkan korban atau warga yang mengetahui adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk trafficking, bisa langsung melaporkan. “Dengan demikian, kami yang ada di tingkat kabupaten bisa langsung menindak lanjut jika ada kasus tersebut. Jadi bisa dilakukan pendampingan terhadap korban dan upaya proses hukum kepada pelaku. Melalui posbakum juga bisa dilakukan upaya pencegahan terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak,” pungkasnya.

(rt/abd/did/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news