Rabu, 16 Jan 2019
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Klaim Komisi III DPRD Trenggalek Tidak Ada Masalah Perda Pendidikan

16 Desember 2018, 22: 57: 08 WIB | editor : Didin Cahya FS

ADA PELUANG: Ribuan siswa kelas IX tengah mencari sekolah di jenjang berikutnya. Siswa kelas IX yang berprestasi berpeluang dibiayai kebutuhan pendidikannya oleh Pemkab Trenggalek.

ADA PELUANG: Ribuan siswa kelas IX tengah mencari sekolah di jenjang berikutnya. Siswa kelas IX yang berprestasi berpeluang dibiayai kebutuhan pendidikannya oleh Pemkab Trenggalek. (DHARAKA R. PERDANA/RADAR TRENGGALEK)

 TRENGGALEK – Komisi III inisiator ranperda standar pendanaan pendidikan mengklaim tidak ada masalah dengan proses pembentukan perda yang digagasnya. Kendati waktu tersisa sekitar dua minggu, perda tersebut diyakini bisa ditetapkan sebelum pergantian tahun. "Dalam penyusunan drafnya, sudah kami bahas di tingkat komisi. Jadi nanti bisa cepet," ungkap Muhammad Hadi, Sekretaris Komisi III DPRD Trenggalek, Minggu (15/12).

Dia menjelaskan, penyusunan draf ranperda ini sudah melibatkan OPD yang membidangi. Meski harus ada pembahasan di tingkat panitia khusus, nantinya tidak begitu ribet. Di sisi lain, pada tataran pansus ini, personel lebih lengkap. Tentunya bisa membuat materi perda tersebut lebih berkualitas. "Meskipun pastinya tetap ada penyempurnaan atau tambahan-tambahan," imbuhnya.

Menurut dia, ini sedikit berbeda dengan ranperda usulan dari eksekutif. Sebab, dalam proses penyusunannya, dewan tidak mengetahui. Ini kadang membutuhkan waktu untuk menelaah di tingkat pansus. Jadi pembahasannya cenderung lebih lama.

Secara garis besar,sambung Hadi, dengan adanya perda terkait pendanaan pendidikan, diharapkan ada kejelasan mengenai pendanaan di lingkup pendidikan. Dewan seringkali mendengar ada pungutan atau sumbangan yang biasanya membuat masyarakat atau wali murid resah.

Dalam perda tersebut, dewan berupaya melindungi masyarakat, tapi juga tetap mengupayakan pendidikan berkualitas. Misal, dengan mencantumkan beberapa kategori yang bisa digunakan oleh lembaga pendidikan untuk sumber pendapatan. "Salah satunya investasi atau untuk prestasi," ucapnya.

Investasi dalam hal ini adalah kepentingan sekolah yang tidak mungkin susut nilainya. Seperti pengadaan tanah untuk kepentingan perluasan sekolah. Sedangkan untuk gedung atau aset lainnya, tidak termasuk investasi karena mengalami penyusutan nilai.

Sedangkan untuk prestasi, lembaga boleh mengupayakan pendanaan dari komite atau wali murid jika sekolah atau siswanya sedang mengikuti event internasional, seperti olimpiade dan lain sebagainya. "Kalau pungutan-pungtuan yang lain itu tidak diperbolehkan," katanya.

Dalam ranperda tersebut, komisinya juga menyelipkan perihal beasiswa sekolah. Artinya, pemerintah memiliki kewajiban menanggung biaya sekolah bagi siswa berprestasi yang notabene kurang mampu. Ini berlaku untuk tingkat SMA/SMK. "Tapi bagaimana pun juga, ini masih dalam bentuk rancangan. Nanti ada pembahasan yang lebih dalam di pansus," katanya.

(rt/muh/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia