Selasa, 17 Sep 2019
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Hanya Lima Tenaga Konstruksi Memiliki Sertifikasi

26 Desember 2018, 22: 20: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

ilustrasi

ilustrasi

TULUNGAGUNG – Meskipun jumlah tenaga konstruksi di Kota Marmer mencapai ratusan, ternyata tak semuanya bersertifikasi. Bahkan diperkirakan kini hanya lima orang yang memiliki sertifikat. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja. Para pengguna jasa dan atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. 

Ketua Pansus IV DPRD Tulungagung Suprapto tidak menampik adanya hal tersebut. Bahkan permasalahan ini tidak hanya terjadi di Tulungagung, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia. “Itu tidak terjadi di Tulungagung saja, tetapi juga di seluruh Indonesia,” jelasnya Selasa (25/12).

Menurut dia, itu sebenarnya cukup disayangkan. Sebab, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan saat pembangunan di segala lini sedang gencar dilakukan. Tak terkecuali di sektor konstruksi yang setiap tahun selalu ada kegiatan. “Makanya ini dimasukkan dalam pokok ranperda jasa konstruksi yang sedang dibahas,” tandasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengakui ada ada empat hal pokok yang akan dibahas dalam Ranperda tentang Jasa Konstruksi. Yakni pelatihan tenaga terampil, sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi, dan pengawasan. “Keempat hal pokok itu merupakan kewenangan kabupaten dan sesuai UU Nomor 2/2017 tentang Jasa Konstruksi,” paparnya.

Meski demikian, pria paro baya ini bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan para pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Marmer. Dari situ diharapkan muncul saran dan masukan mengenai apa saja yang bisa diterapkan agar jasa konstruksi bisa lebih berkembang ke depannya. Mengingat pihaknya harus mengejar waktu karena pembahasannya harus segera rampung akhir tahun. “Rencana kami pada Kamis (besok, Red) bakal ada hearing. Diharapkan bisa mempercepat pembahasan ranperda tersebut,” tandasnya.

(rt/rak/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia