Selasa, 12 Nov 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Jelang Pemilu 2019, Masih Ada 15 Ribu Warga Belum Perekaman E-KTP

29 Desember 2018, 09: 05: 29 WIB | editor : Didin Cahya FS

WAJIB E-KTP: Seorang lanjut usia di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, saat ikut perekaman jemput bola.

WAJIB E-KTP: Seorang lanjut usia di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, saat ikut perekaman jemput bola. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Trenggalek dihadapkan pekerjaan rumah (PR) besar menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Pasalnya, sejauh ini masih banyak masyarakat Kota Keripik Tempe yang belum perekaman e-KTP. Padahal, memiliki e-KTP merupakan salah satu syarat bisa mencoblos pada Pemilu 2019 mendatang.

Berdasarkan data rekapan yang diterima Jawa Pos Radar Trenggalek dari dispendukcapil, dilaporkan pada Desember ini lalu ada 15.317 penduduk belum perekaman. Jumlah tersebut berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) dengan jumlah wajib e-KTP ada 593.884 penduduk. “Kami akan terus berusaha mengurangi jumlah wajib KTP yang belum lakukan perekaman. Salah satunya sosialisasi dan perekaman jemput bola,” ungkap Sekretaris Dispendukcapil Trenggalek Anang Dwi Tjahjono.

Dia melanjutkan, penyebabnya sangat beragam. Mulai dari pemilik KTP pemula, sudah usia lanjut, hingga memiliki kelainan seperti cacat fisik, gangguan kejiwaan, dan sebagainya. Selain itu, juga ada penduduk yang meninggal serta pindah domisili, tapi masih tercatat sebagai penduduk desa bersangkutan. “Ada juga yang malas perekaman. Sebab, sebagian masyarakat mau perekaman jika ingin menggunakannya untuk keperluan sendiri,” katanya.

Untuk itu, dispendukcapil akan mengumpulkan kepala desa dan pamong desa bersangkutan terkait permasalahan tersebut. Nanti mereka akan diberi data berdasarkan nama dan alamat yang penduduk yang wajib memiliki e-KTP. Setelah itu, kepala desa atau pamong desa akan mengecek apakah data tersebut benar-benar penduduknya, sudah pindah tempat, atau meninggal. Sebab, dispendukcapil tidak bisa menghapus penduduk yang meninggal, tanpa ada permintaan dari keluarga untuk membuat akta kematian.

(rt/zak/did/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia