Rabu, 11 Dec 2019
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Rumah Sakit dengan Program JKN-KIS Wajib Bersertifikat Akreditasi

05 Januari 2019, 17: 25: 59 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

ANTRE: Beberapa peserta program JKN-KIS ketika mengantre di loket BPJS RSUD dr Iskak.

ANTRE: Beberapa peserta program JKN-KIS ketika mengantre di loket BPJS RSUD dr Iskak.

TULUNGAGUNG – Memasuki awal tahun 2019, setiap fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Pasalnya, sertifikat akreditasi menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit (RS) yang melayani program JKN-KIS. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung dr Indrina Darmayanti menjelaskan, dari 10 faskes ada di Tulungagung, tiga di antaranya belum memiliki sertifikat akreditasi. Yakni Rumah Sakit (RS) Prima Medika, RS Satiti Prima Husada, dan RSIA Trisna Medika.

Namun, ketiga RS tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan pengurusan akreditasi hingga 30 Juni 2019. “Tiga faskes ini telah membuat komitmen untuk mengurus akreditasi. Jadi tetap bisa melakukan kerja sama dengan kami (BPJS Kesehatan, Red),” jelasnya ketika ditemui Kamis (3/1) lalu.

Jika dilihat dari seluruh wilayah cabang, total BPJS Kesehatan cabang Tulungagung bermitra dengan 14 faskes. Meliputi Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Dari 14 ini, ada empat faskes belum memiliki sertifikat akreditasi.

Tiga di antaranya ada di wilayah Tulungagung, sedangkan satu di wilayah Trenggalek. “Keseluruhan ada 14 faskes. Empat di antaranya belum akreditasi, tapi sudah mendapat rekomendasi dari Kemenkes. Jadi tidak ada masalah,” jelasnya.

Jika faskes tidak memiliki sertifikat akreditasi, secara otomatis tidak dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tentu ini akan berpengaruh pada layanan kesehatan. Jadi diharapkan pihak RS segera mengurus sertifikat akreditasi.

“Kebijakan ini sebenarnya untuk memberikan standar layanan pada rumah sakit sehingga layanan kesehatan dapat berjalan seperti seharusnya,” terangnya.

Di Provinsi Jawa Timur (Jatim), ada 36 RS yang telah habis masa akreditasi. Namun, 25 di antaranya telah memperpanjang kontrak. Dengan begitu, tetap dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan 11 lainnya belum melakukan perpanjangan kontrak.

Pengurusan akreditasi dapat dilakukan melalui dinas kesehatan provinsi agar diteruskan ke Kemenkes untuk mendapat surat rekomendasi. 

(rt/did/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia