Jumat, 22 Nov 2019
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Ormas Islam Ikut Dampingi Penyegelan Sampai Selesai, Ini Alasannya

09 Januari 2019, 14: 58: 28 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

JALANKAN ATURAN: Ormas Islam dan Satpol PP saat melakukan penyegelan, Rabu (9/1)

JALANKAN ATURAN: Ormas Islam dan Satpol PP saat melakukan penyegelan, Rabu (9/1) (M. SUBCHAN/ RADAR BLITAR)

BLITAR KOTA - Tempat Karaoke 999 menjadi sasaran terakhir petugas satpol PP dalam penyegelan, Rabu (9/1). Sejumlah ormas Islam juga tampak terus mengawal jalannya penyegelan itu bersama aparat. 

Saat didatangi petugas, suasana karaoke yang berada di samping persawahan masuk Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan itu terasa lengang. Tidak ada aktivitas sama sekali. Saat petugas masuk dan menempel segel di pintu masuk room, terlihat seorang karyawan ikut menemani sembari merekam aktivitas penyegelan. 

Ormas Islam pun juga turut masuk menyaksikan dan melihat-lihat dalam karaoke. Keikutsertaan ormas Islam itu hanya ingin memastikan proses penutupan sementara dan penyegelan dilakukan dengan baik. "Sebetulnya kami hanya ingin menyaksikan satpol PP bahwa penyegelan itu adalah ranah mereka dan kewajiban mereka," kata Ketua Forum Ormas Islam Blitar Raya Akbar Hariri, disela-sela proses penyegelan, Rabu (9/1). 

Kasatpol PP Kota Blitar Juari mengatakan, penutupan dan penyegelan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha karoke dengan Pemkot Blitar. Sebelumnya, pemkot sudah mengumpulkan para pengusaha karaoke itu di kantor Wali Kota Blitar untuk pengarahan. "Selama proses penyegelan dilakukan, pengelola menerima dan mempersilahkan," katanya kepada Jawa Pos Radar Blitar. 

Ada delapan tempat karaoke yang disegel aparat. Yakni tempat karaoke di Hotel Puri Perdana (PP), Jojo (komplek kios Pasar Legi), Karaoke Hotel Grand Mansion (GM), Go Rame dan Vivace (Di Jalan Tanjung), Nekt KTV (Jalan Veteran) Mega (Kelurahan Klampok) dan terakhir karaoke 999 di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan. 

Juari mengatakan, usai ditutup tim dari pemkot akan langsung melakukan evaluasi. Ada tiga poin yang menjadi bahan evaluasi, yakni perizinannya, Prosedurnya atau SOPnya, dan bangunannya. "Untuk batas waktu evaluasi, selama seminggu. Jika ditemukan pelanggaran langsung ditutup permanen," tegasnya. 

(rt/kan/abd/ang/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia