Selasa, 19 Feb 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Digusur Pascapemilu Saja

Permintaan Dewan soal Pemkab terkait Kampung

17 Januari 2019, 15: 55: 59 WIB | editor : Retta wulansari

MANUAL: Salah seorang petugas terlihat kecil dari lantai atas. Terdapat tiga lantai di rusunawa ini. Ruangan paling bawah dikhususkan bagi difabel.

MANUAL: Salah seorang petugas terlihat kecil dari lantai atas. Terdapat tiga lantai di rusunawa ini. Ruangan paling bawah dikhususkan bagi difabel. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Warga kampung baru di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, sementara ini boleh bernapas lega. Sebab, Komisi IV DPRD menilai langkah represif pemerintah dengan menggusur warga kampung baru belum tepat dilakukan saat ini. Setidaknya, itu wajar jika dilakukan pascapelaksanaan pesta demokrasi nasional (pemilu, Red) yang digelar April mendatang. “Kalau sekarang sebaiknya jangan dulu lah, nanti malah ribut,” kata Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Rabu (16/1).

Menurut dia, pemkab memang harus berani bersikap tegas dalam hal pengelolaan aset daerah. Bukan atas dasar pengamanan aset saja, pemerintah juga bertanggung jawab atas aset daerah yang telah dibangun. Artinya, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sudah selesai dibangun dengan anggaran miliaran rupiah harus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Jika warga yang sebelumnya mendapat prioritas penempatan hunian ini tidak berkenan menempati, tentunya pemerintah akan mengalokasikan hunian tersebut kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Tentunya melewati serangkaian seleksi atau verifikasi. “Diutamakan warga Trenggalek yang belum memiliki hunian. Kalau sudah gak ada yang mau, bisa ditempati warga lain. Saya pikir itu sah-sah saja,” ucapnya.

Keengganan warga kampung baru menempati rusunawa kemungkinan dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Warga yang sebagian besar nelayan memang memiliki kebiasaan yang berbeda dari masyarakat di daerah perkotaan. “Kalau biasanya dari laut mereka langsung tiduran di teras, sekarang harus naik tangga. Ini jelas beda,” jelas dia.

Meski demikian, pemerintah juga tidak bisa disalahkan jika pada waktunya nanti menggunakan cara tegas saat memanfaatkan aset yang dimiliki. Sebab, rusunawa bisa menjadi solusi atau alternatif hunian bagi warga yang kini tinggal di rusunawa Prigi.

Sementara itu, Mantan Bupati Trenggalek Mulyadi WR sempat mengatakan, gagasan pengembangan wisata sudah mulai disusun sejak periode pemerintahannya. Pihaknya melihat industri wisata bakal terus berkembang. Sayang, kala itu sebagian besar aset yang ada di lokasi wisata bukan kewenangan daerah. “Kami sudah melihat potensi industri wisata. Rusunawa itu menjadi salah satu solusi bagi warga yang tinggal di kampung baru,” katanya.

Dia mengungkapkan, keberadaan warga kampung baru sudah sejak lama di daerah tersebut. Kala itu, pihaknya memang tidak bisa berbuat banyak lantaran area yang mereka tempati bukan milik pemerintah daerah. Kini, setelah wilayah tersebut telah beralih menjadi aset pemerintah, seharusnya ada ketegasan untuk pengembangan wisata. “Banyak kafe-kafe liar di sana. Kami dulu gak bisa apa-apa karena itu bukan lahan pemerintah,” jelas dia. 

(rt/dre/muh/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia