Senin, 09 Dec 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Bupati Emil Tinggalkan PR

Pembangunan Pasar Pon, SPBU dan BPR Prima

28 Januari 2019, 22: 10: 59 WIB | editor : Retta wulansari

PEKERJAAN RUMAH: Tampak sisa botol dampak kebakaran Pasar Pon. Sejumlah petugas dari Kementerian Perdagangan mengecek lokasi Pasar Pon yang terbakar.

PEKERJAAN RUMAH: Tampak sisa botol dampak kebakaran Pasar Pon. Sejumlah petugas dari Kementerian Perdagangan mengecek lokasi Pasar Pon yang terbakar. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Segudang pekerjaan rumah (PR) harus dituntaskan pascapelantikan Bupati Emil Elestianto Dardak menjadi wakil gubernur Jatim yang sedianya digelar tanggal 19 Februari mendatang. Salah satunya Pasar Pon yang terbakar pertengahan 2018 dan hingga kini belum fix kapan mulai dikerjakan.

Kini, sebagian besar pedagang Pasar Pon sudah mulai menata kembali ekonomi mereka dengan memanfaatkan sarana relokasi pedagang yang disiapkan pemerintah. Ada beberapa pedagang yang juga masih proses persiapan untuk menempati kios yang disediakan tersebut. Maklum, sarana yang disediakan oleh pemerintah ini belum sepenuhnya lengkap. Semisal panggung agar dagangan tidak menempel di tanah dan pintu untuk menjaga keamanan barang dagangan.

Bupati Emil Dardak mengatakan, kini pedagang sudah mulai menempati tempat relokasi. Di sisi lain, pemerintah juga sudah menganggarkan alokasi dana untuk Pasar Pon dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019. Hanya, anggaran tersebut dirasa belum bisa menjawab kebutuhan pembangunan pasar sebagaimana keinginan masyarakat. Untuk itu, meski sudah tersedia dana di APBD, pemerintah terus mengupayakan ada tambahan anggaran untuk pembangunan pasar tersebut. "Alhamdulillah kita masuk dalam 10 daerah yang bakal mendapatkan anggaran (dari Kementerian Perdagangan, Red)," katanya.

Namun, sambung dia, untuk mendapatkan anggaran tersebut, pemkab harus menunggu proses yang cukup panjang. Pihaknya akan mencari solusi jalan tengah agar pasar tersebut segera dapat dibangun dan digunakan oleh masyarakat. "Kita akan cari solusi internal atau antara (untuk pembangunan Pasar Pon, Red),” katanya.

Dia mengakui, jelang keberangkatannya ke provinsi, ada banyak PR yang harus diselesaikan. Selain Pasar Pon, pihaknya mengaku ada beberapa hal yang kini masih dalam proses. Semisal berkaitan dengan badan usaha milik daerah. Baik itu BPR prima maupun SPBU milik pemerintah.

Terkait BPR Prima, ada tahapan tahapan hukum yang memang harus diikuti. Misal terkait penyertaan modal. Meski demikian, pihaknya mengaku pemerintah terus berupaya keras dengan melibatkan banyak pihak, tak terkecuali Kejari Trenggalek agar badan usaha milik pemerintah ini bisa berjalan dan sehat. "Sedangkan untuk SPBU, akhirnya tahun ini akan berdiri dengan sebuah perda tentang pendirian SPBU. Adapun untuk pelaksanaannya, pastinya nanti akan menjadi kewenangan pimpinan yang baru," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Mokhammad Siswanto, kepala dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan mengatakan, ada perubahan alokasi anggaran untuk Pasar Pon. Jika APBD 2019 telah diaedikan sekitar Rp 35 miliar, nilai itu dinilai masih kurang untuk dapat membangun fisik pasar secara keseluruhan. Jadi, pemerintah mengupayakan tambahan anggaran dari Kementerian Perdagangan. Kemungkinan dari pusat ini ada anggaran sekitar Rp 90 miliar. "Untuk APBD-nya nanti tetap digunakan. Misalnya untuk persiapan lahan karena pusat kemungkinan hanya akan mengucurkan anggaran untuk fisik pasar," katanya.

(rt/muh/dre/red/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia