Sabtu, 23 Feb 2019
radartulungagung
icon-featured
Tulungagung

Melanggar, APK Diturunkan

08 Februari 2019, 19: 45: 59 WIB | editor : Retta wulansari

HARUS TEGAS: Satpol PP dan panwaslu ketika menurunkan salah satu APK yang dipasang, tapi menyalahi aturan.

HARUS TEGAS: Satpol PP dan panwaslu ketika menurunkan salah satu APK yang dipasang, tapi menyalahi aturan. (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK - Sebagian partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang sepertinya kurang mematuhi pemasangan papan reklame sebagai alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) di wilayah Kota Keripik Tempe. Buktinya, kendati melanggar peraturan tersebut dan sudah diberi surat peringatan agar melepasnya, mereka masih saja tak menggubris. Ini terlihat seperti di wilayah Kecamatan Trenggalek yang terpaksa ditertibkan mulai Rabu (6/2).

Berdasarkan informasi yang didapat Jawa Pos Radar Trenggalek di lokasi, penertiban yang dimulai sekitar pukul 09.00 tersebut dilakukan dengan menyasar beberapa wilayah yang telah ditentukan. Sebab sebelum melakukan penertiban, telah menentukan beberapa titik pemasangan reklame yang dinilai melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Dari situ, penyasaran dimulai dari wilayah Kecamatan Durenan hingga ke wilayah Kota Trenggalek. “Karena menyalahi aturan, pihak pemasang telah kami layangkan surat agar maksimal tiga hari. Setelah surat itu dikirim, yang bersangkutan menurunkan sendiri reklamenya yang termasuk APK tersebut,” ungkap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Trenggalek Zaien Rahmayana.

Dia melanjutkan, dari situ didapat ada puluhan APK dan BK yang terdiri dari bendera parpol dan baner dicopot oleh satpol PP. Kebanyakan APK tersebut dipasang di struktur jembatan, wilayah jalan protokol, dipaku pada pohon, sekitar fasilitas umum (fasum), dan lainnya dengan tujuan agar mudah dilihat oleh masyarakat pengguna jalan. “Dari APK tersebut, terbanyak yang kami amankan adalah gambar calon legislatif yang dipasang dengan cara dipaku pada pohon,” katanya.

Kemungkinan itu terjadi karena pengurus sejumlah parpol belum mengetahui peraturan pemasangan reklame. Buktinya, dari pengamatan, ada lebih dari lima parpol yang pemasangannya APK atau BK melanggar peraturan. Kemungkinan jumlah tersebut bisa terus bertambah seiring pelaksanaan pemilu pada April 2019 mendatang.

Sebenarnya, itu sangat disayangkan. Mengingat beberapa waktu lalu telah ada serangkaian pertemuan dengan pihak terkait penyelenggaraan pemilu seperti parpol peserta, KPU, Bawaslu, satpol PP, dan instansi lainnya terkait aturan pemasangan APK. “Operasi seperti ini akan terus kami lakukan. Sebab, surat penertiban sudah dilayangkan dan operasi ini akan terus dilakukan hingga masa tenang nanti,” jelas Zaien.

(rt/zak/did/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia