Sabtu, 23 Feb 2019
radartulungagung
icon-featured
Tulungagung

Kartu Tani (Kartani) Dibagi, tapi Belum Bisa Dipakai

10 Februari 2019, 06: 00: 59 WIB | editor : Retta wulansari

TETAP MENANAM: Seorang petani sedang memberi fungisida ke tanaman padinya. Sebagian petani di Tulungagung sudah mendapatkan kartu tani.

TETAP MENANAM: Seorang petani sedang memberi fungisida ke tanaman padinya. Sebagian petani di Tulungagung sudah mendapatkan kartu tani. (HENNY SURYA AKBAR PURNA PUTRA/RATU)

TULUNGAGUNG – Program kartu tani (kartani) sudah diimplementasikan pada 2017 lalu. Melalui kartani tersebut, petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan menggesek kartu itu. Namun, sudah dua tahun berjalan, kartu tersebut ternyata belum bisa digunakan di Tulungagung.

Petani padi di Desa Bendiljati Kulon, Kecamatan Sumbergempol, Miyadi mengaku, kini sudah memiliki kartani, tapi tak bisa dipakai. Jadi untuk mendapat pupuk bersubsidi, tetap membeli di ketua kelompok. “Sesuai dengan rancangan definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tani,” ungkapnya.

Pria berkulit sawo itu melanjutkan, tiap petani dalam RDKK mendapat tiga pupuk, termasuk poska, urea, dan ZA. Meski demikian, dia tak selalu bersandar pada pupuk bersubsidi karena sering telat. Padahal, umur padi sudah harus dipupuk, tapi pupuk bersubsidi datang dua minggu kemudian. “Ada dua tahap pemupukkan, yakni padi umur 36 hari dan 45 hari. Namun saat umur 36 hari, tak boleh telat karena padi bisa kurus dan berwarna kuning,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, petani mengantisipasi keterlambatan pupuk dengan membeli nonsubsidi meski harga dua kali lipat lebih mahal. Sedangkan untuk pupuk bersubsidi, bisa diberikan untuk pemupukan pada umur 45 hari. “Meski pupuk subsidi telat, tetap saya gunakan,” tandasnya.

Ketua kelompok tani Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Imam Sairudin mengungkapkan, ada 300 petani di Desa Tambakrejo yang memiliki kartani. Jumlah tersebut dalam skala desa sekitar 70 persen. Namun sampai sekarang, petani memang tak bisa menggunakan kartu tersebut. Apalagi dari pusat juga belum jelas kapan bisa dioperasikan. “Tugas saya hanya menghimpun data bagi yang mengurus kartani,” tandasnya.

Dia melanjutkan, sebenarnya kartani tetap mengacu RDKK yang ada. Yakni tiap petani berhak mendapatkan paket phonska total tiga kuintal, ZA 70 kilogram (kg), dan organik tiga kuintal per hektare tanah. Sedangkan, pupuk subsidi pemerintah itu tak bisa membantu sampai 100 persen, tapi hanya 50 persen. “Tiap petani punya jatah seperti itu. Jika punya tanah lebih memang harus beli pupuk nonsubsidi,” ungkapnya.

Selain itu, petani dalam peraturan itu juga dapat fasilitas kredit usaha rakyat (KUR). Jadi, petani mendapat fasilitas melakukan pinjaman tanpa agunan. Bunganya pun murah, hanya 7 persen per tahun. “Jika dimisalkan, petani pinjam Rp 1 juta, bunga yang harus dibayar per tahun hanya Rp 77 ribu,” jelasnya.

Dinas Pertanian (Disperta) Kasi Pupuk Pestisida dan Alzentan Triwidiono Agus Basuki tak menampik, program kartani memang stagnan karena kartu tani itu belum merata diperoleh petani di Tulungagung. Kartu itu dicetak oleh bank terkait yang sudah kerja sama. “Hambatannya bisa jadi input data petani. Sebab, sering kali ditemui NIK petani yang ganda,” ungkapnya.

Okky, panggilan akrabnya melanjutkan, kepesertaan dari data per 2017 lalu belum memenuhi target. Pasalnya, tahun itu target 62,676, tapi terealisasi 44,879 kartu. Dari data tersebut, kartu yang sudah tersalurkan sebanyak 40.363 buah, termasuk 4.131 NIK ganda, 282 nama beda dengan NIK, dan yang bersangkutan meninggal dunia sejumlah 101. “Sedangkan per 2018, target mencapai 104,207, tapi rekapitulasi belum bisa ditentukan. Karena masih menunggu kartani dari bank 46 pusat dan update data e-RDKK sesuai tingkat petani,” jelasnya.

(rt/dre/pur/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia