Jumat, 06 Dec 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Panitia Desa Sulit Kumpulkan Saksi

16 Februari 2019, 21: 00: 59 WIB | editor : Retta wulansari

Ilustrasi

Ilustrasi

TRENGGALEK – Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) memastikan adanya persoalan pidana tak memengaruhi rangkaian jalannya pilkades serentak. Maklum, tahapan pilkades telah dijadwalkan. Bahkan, seminggu ini memasuki tahapan pelaporan panitia kepada badan permusyawaratan desa (BPD) terkait hasil penghitungan suara pilkades. Ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mediasi di tingkat desa jika pelaksanaan pilkades terdapat persoalan, khususnya dalam proses pemilihan.

Joko Wasono, mantan kepala dinas pemberdayaan masyarakat (kadis PMD) mengatakan, persoalan yang terjadi di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, kemungkinan tidak bisa dituntaskan hanya di tingkatan desa. Sebab, pihaknya mendengar panitia di tingkat desa merasa kesulitan mengumpulkan saksi-saksi yang berkaitan dengan pilkades di desa tersebut.

Pihaknya menyadari, persoalan ini tidak mungkin dituntaskan di tingkat desa. Sebab, pihak yang merasa keberatan dengan hasil pilkades sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap panitia. Untuk itu, pihaknya berharap pengawas di tingkat kecamatan yang nantinya bisa menyelesaikan persoalan tersebut. “Mungkin dalam beberapa hari ini akan dimediasi di tingkat kecamatan,” tuntutnya Kamis (15/2).

Menurut dia, ada beberapa alternatif yang mungkin digunakan oleh pengawas di tingkat kecamatan. Misal, memberikan opsi surat suara yang telah dibakar kepada pihak yang merasa dirugikan. Total jumlahnya surat suara yang telah dibakar ada sekitar 44 lembar. Sedangkan selisih suara antara setiap calon sebanyak 83 suara.

Jika menerima hal tersebut, otomatis yang melayangkan keberatan dengan hasil penghitungan akan tetap kalah dengan calon yang lain. “Kalau nanti tidak terima, ada jalur lain yang bisa ditempuh, yakni ke pengadilan,” katanya.

Dia mengungkapkan, pilkades serentak memiliki tahapan pelaksanaan. Seminggu ini, panitia melaporkan hasil penghitungan kepada BPD. Maksimal empat hari berikutnya, BPD membuat surat penetapan hasil kepala desa (kades) terpilih dan kemudian menyerahkannya kepada bupati melalui kecamatan. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak dilayangkan, camat bisa mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa (cakades) terpilih kepada bupati. “Sudah ada urut-urutannya, tahapan ini harus dilaksanakan. Kalau ada persoalan pidana, itu adalah wilayah yang berbeda,” katanya.

Sebagaimana tertuang dalam Perbup 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tahapan berikutnya adalah penetapan. Panitia pemilihan melaporkan hasil penghitungan kepada BPD setempat. Paling lambat tujuh hari setelah penghitungan suara. Berikutnya, BPD menetapkan cakades terpilih. Maksimal 4 hari kemudian, BPD harus menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih kepada bupati melalui camat.

Jika dalam batas waktu yang ditentukan BPD tidak melakukan pengusulan dan pengesahan, camat bisa langsung mengusulkan kepada bupati untuk pengesahan dan pengangkatan cakades terpilih tersebut.

Berikutnya, bupati mengesahkan kades terpilih dengan keputusan bupati, paling lama 30 hari sejak menerima usulan BPD atau camat tersebut. Selanjutnya, paling lama 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kades terpilih, bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik kades terpilih.

Sebelumnya, Asmadi, cakdes mengaku telah melayangkan surat keberatan pilkades di Karanggandu. Itu dilakukan beberapa hari setelah proses penghitungan suara dilakukan. Beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku belum ada mediasi di tingkat desa. Dalam hal ini dengan panitia pilkades. “Mungkin nanti langsung dimediasi oleh kecamatan. Kalau desa belum ada,” tuturnya.

(rt/muh/dre/red/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia