Minggu, 08 Dec 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Tahun Ini Dilelang Dan Digarap, Tapi Di-handle Pemeritah Pusat

22 Februari 2019, 19: 00: 59 WIB | editor : Retta wulansari

DIBONGKAR : Seorang tukang becak melintas di depan puing-puing pasar pon yang kini dalam proses pembongkaran.

DIBONGKAR : Seorang tukang becak melintas di depan puing-puing pasar pon yang kini dalam proses pembongkaran. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Rencana pembangunan Pasar Pon hingga kini belum bisa dipastikan. Namun, hasil koordinasi terakhir dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal me-review perencanaan pembangunan pasar tersebut. Nantinya, penanggung jawab pelaksanaan pasar tersebut juga akan di-handle langsung oleh pusat. Bukan lagi pemerintah daerah.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Mokhamad Siswanto mengatakan, Keppres yang dibutuhkan Kementerian PUPR memang belum turun. Namun, sambil menunggu surat tersebut, Kementerian PUPR memiliki kebijakan untuk melihat dokumen perencanaan pembangunan Pasar Pon. Hal ini juga berlaku untuk 9 daerah lain yang juga kebakaran pasar dan bakal dibangun dengan anggaran dari pusat.

Menurut dia, ada beberapa persyaratan agar pasar tersebut dapat dibangun pemerintah pusat. Salah satunya mengenai luasan lokasi pasar dan desain yang standar pasar nasional. Dari beberapa persyaratan ini, ada daerah yang kemarin mengundurkan diri untuk menerima bangunan pasar tersebut, yakni Pekalongan. “Kayak-nya mereka belum siap. Jadi hanya tinggal 9 daerah saja, Solo nantinya dapat dua bangunan pasar,” ujar Siswanto.

Dia mengungkapkan, pengelola kegiatan pembangunan pasar ini adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian PUPR. Tidak seperti pada pembangunan pasar lain, semisal Pasar Bendo, Pasar Panggul, maupun Pasar Gandusari yang masih di-handle oleh pemerintah daerah. “Untuk masalah lelangnya, kami masih menunggu juga. Apakah lewat Trenggalek atau dari pusat,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Bupati Mochamad Nur Arifin mengatakan, pembangunan pasar sebenarnya menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Namun untuk pembangunan pasar di 9 daerah yang terdampak kebakaran, akan dilimpahkan kewenangannya kepada Kementerian PUPR. “Jadi, nanti presiden memberikan kewenangan itu kepada Kementerian PUPR,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya ke pemerintah pusat dalam rangka konfirmasi mengenai standar perencanaan pembangunan pasar. Ada regulasi tersendiri yang mengatur mengenai luasan bangunan pasar yang diakui sebagai barang milik negara. “Secara umum, Kabupaten Trenggalek luasannya sudah di atas SNI semua. Desainnya sudah bisa diterima, hanya melengkapi sejumlah sarana di dalam,” katanya. “Semisal ruang ATM, ruang laktasi, dan standar bangunan green building, “ imbuhnya.

Hasil konfirmasi ini lantas dibawa oleh Kementerian Perdagangan untuk membuat estimasi biaya pembangunan Pasar Pon. Setelah itu, baru ada kepastian anggaran dan pelaksanaan pembangunannya. Meski begitu, pihaknya yakin 90 persen bahwa pembangunan Pasar Pon nanti didanai oleh APBN, bukan APBD Trenggalek.

Ditanya target pembangunan pasar ini, Arifin tidak bisa memastikan kapan dilaksanakan. Dia hanya meyakini bahwa tahun ini pembangunan Pasar Pon akan dimulai. Pihaknya juga berencana untuk segera bertemu dengan pedagang guna melaporkan progres terkait rencana pembangunan Pasar Pon ini. “Komunikasi dengan direktur logistik dipastikan tahun ini dilelang dan dikerjakan,” tandasnya. 

(rt/muh/dre/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia