Selasa, 17 Sep 2019
radartulungagung
icon-featured
Pendidikan

Komite Sekolah Dapat Tarik Sumbangan

Meski Ada Program TisTas dari Pemprov Jatim

01 Maret 2019, 06: 00: 59 WIB | editor : Retta wulansari

DISKUSI: Sejumlah siswa ketika mengikuti KBM di ruang kelas SMAN 1 Kedungwaru.

DISKUSI: Sejumlah siswa ketika mengikuti KBM di ruang kelas SMAN 1 Kedungwaru. (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

TULUNGAGUNG – Kabar baik bagi siswa SMA/SMK di Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akan memberikan bantuan untuk biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Kebijakan baru ini diperuntukkan siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Rencananya program ini mulai berlaku Juli 2019 atau tahun ajaran 2019/2020. Bahkan, program ini telah masuk dalam anggaran APBD Jatim 2019.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, Harim Soejatmiko membenarkan informasi itu.

Dia menjelaskan, program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) ini bertujuan untuk menjamin pendidikan anak. Terutama dari golongan kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan. Tak hanya itu, melalui program ini juga diharapkan angka putus sekolah semakin berkurang. “Kalau biaya SPP sudah ditanggung pemerintah, dapat meningkatkan angka partisipasi kasar,” jelasnya Rabu (27/2).

Tak hanya program SPP gratis, pemprov berencana akan memberikan seragam gratis bagi siswa baru. Rencananya siswa akan mendapat dua setel seragam sekolah. Yakni seragam abu-abu putih dan seragam pramuka. Kebijakan baru ini sebagai upaya pemerintah untuk menggalakkan program menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Meski demikian, hingga kini belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait program tersebut.

Pria ramah ini menuturkan, meski mendapat bantuan SPP dari pemerintah provinsi, tidak menutup kemungkinan wali murid untuk tetap memberikan sumbangan untuk pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan. Pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud adalah kegiatan ekstrakurikuler siswa maupun kegiatan perlombaan yang dapat menunjang prestasi siswa. Komite sekolah masih dapat menarik sumbangan dari wali murid. Dengan syarat, ada persetujuan dari seluruh wali murid. “Memang dapat bantuan dari pemerintah untuk SPP. Tapi jika ada sumbangan untuk pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan, masih diperbolehkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi SMA/SMK dan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Cabang Dispendik Provinsi Jatim wilayah Tulungagung Subagyo menjelaskan, nantinya besaran SPP, SMA, dan SMK negeri di setiap kabupaten/kota tidak sama. Itu disesuaikan dengan kemampuan atau indeks daerah yang telah di standardisasi.

Lebih rinci, lanjut dia, besaran SPP untuk SMA negeri sebesar Rp.75 ribu. Sedangkan untuk SMK teknologi sebesar Rp 140 ribu, dan SMK manajeman bisnis sebesar Rp 110 ribu.

Sementara untuk sekolah swasta, dia menyatakan agar melakukan penyesuaian. Pasalnya, biaya SPP di sekolah swasta sebagian besar digunakan untuk menggaji guru dan karyawan. “Untuk swasta memang harus ada penyesuaian. Misalkan sekolah tersebut memerlukan SPP Rp 100 ribu, mendapat subsidi pemerintah Rp 75 ribu. Sisanya dari wali murid,” tandasnya.

Dia belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan program tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diterima, pungutan SPP ini akan disalurkan melalui bank yang ditunjuk dan ditransferkan pada setiap sekolah.

Terkait jumlah siswa yang akan menerima bantuan SPP, pria ramah ini mengaku belum memiliki data resmi. Jadi belum dapat dipastikan jumlah siswa baru pada tahun ajaran mendatang. “Teknis resminya belum mendapat informasi dari pusat. Begitu juga dengan jumlah siswa karena sekarang masih fokus persiapan UN dan ujian sekolah,” pungkasnya. 

(rt/nda/did/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia