Senin, 18 Nov 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Duit Cekak, Banjir Tetap Ada

Pandangan Dewan soal Penanganan Genangan Air

08 Maret 2019, 18: 00: 59 WIB | editor : Retta wulansari

TAK MERESAP: Ada banyak gedung atau bangunan yang menggunakan beton cor untuk pekarangan. Pengerasan ini berakibat air tidak bisa meresap langsung ke tanah.

TAK MERESAP: Ada banyak gedung atau bangunan yang menggunakan beton cor untuk pekarangan. Pengerasan ini berakibat air tidak bisa meresap langsung ke tanah. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Kalangan dewan tampaknya tak bisa berbuat banyak terkait genangan dan banjir yang melanda sejumlah wilayah perkotaan. Selain karena tugas teknis bagian eksekutif, dewan juga melihat kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Penanganan potensi atau masalah genangan dan banjir pun belum bisa dilakukan menyeluruh. “Kami sebenarnya sudah ada pemikiran ke arah sana (soal penanganan masalah banjir atau genangan, Red),” kata Muhammad Hadi, Sekretaris Komisi III DPRD, Selasa (5/3).

Menurut dia, banjir menjadi salah satu persoalan yang kerap kali menghantui Kota Keripik Tempe. Sayang, pemerintah tidak bisa all out untuk mengambil kebijakan lantaran ada beberapa hal yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sejumlah sungai di Trenggalek yang kerap memicu banjir merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Jadi bisanya hanya koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang,” celetuknya.

Hadi menyadari, terdapat sejumlah genangan air di jalan-jalan protokol. Hal ini tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tapi juga memicu percepatan kerusakan jalan, Misalnya di Jalan Soekarno-Hatta.

Menurut dia, hal itu tidak perlu terjadi. Jika, pemerintah menyediakan saluran pembuangan yang baik di area tersebut. “Memang, ada beberapa yang belum ada salurannya sehingga air menggenangi jalan saat hujan tiba,” jelas dia.

Di sisi lain, politikus PKB ini memaklumi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Anggaran yang dimiliki daerah sangat terbatas. Padahal, mengatasi hal ini, dibutuhkan biaya yang tak kecil. Dia meyakini pemerintah daerah bisa fokus mengatasi masalah banjir dan genangan. Namun, nyaris bisa dipastikan untuk kepentingan atau bidang lain tidak bisa diakomodasi. Hal ini jelas menjadi sebuah kesalahan. “Yo panggah sabar, memang gak bisa kalau minta semua harus tuntas setahun,” imbuhnya.

Disinggung apakah tidak mungkin membuat sebuah program atau kebijakan lain untuk mengurangi dampak banjir atau genangan di jalan raya? Semisal dengan mengharuskan masyarakat memiliki sumur resapan atau biopori di rumah atau toko masing-masing. Jadi, air hujan tidak langsung masuk saluran drainase atau dibuang ke jalan raya. “Itu ide bagus. Kami akan coba bawa hal itu ke program pembentukan perda,” akunya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Muhamad Soleh mengatakan, ada beberapa langkah untuk menangani genangan atau banjir di wilayah perkotaan. Sayang, penanganan dengan merehabilitasi saluran buang maupun irigasi belum bisa dilakukan di seluruh wilayah yang berpotensi banjir atau terdapat genangan air.

Menurutnya, keberadaan dua bendungan besar di Trenggalek, yakni Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong berdampak besar terhadap banjir. “Itu untuk mengendalikan banjir,” katanya.

(rt/muh/dre/red/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia