Senin, 09 Dec 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Status Belum Jelas Sebabkan Nasib Kepengurusan Trotoar Tumpang Tindih

14 Maret 2019, 20: 35: 59 WIB | editor : Retta wulansari

BELUM JELAS: Jalan Soekarno-Hatta berstatus jalan nasional. Namun masalah trotoar dan komponen jalan lainnya belum ada penetapan. Tak pelak, pemerintah wajib perbaiki kerusakan tersebut.

BELUM JELAS: Jalan Soekarno-Hatta berstatus jalan nasional. Namun masalah trotoar dan komponen jalan lainnya belum ada penetapan. Tak pelak, pemerintah wajib perbaiki kerusakan tersebut. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Sebagian trotoar di wilayah Trenggalek ditengarai masih belum jelas statusnya. Tak pelak, ini tentu menuntut kejelian pemkab mengalokasikan anggaran. Itu agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara daerah dengan pemerintah pusat. Seperti ruas Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Panglima Sudirman. Dua ruas jalan tersebut masuk jalan nasional.

Perlu diketahui, ada banyak anggaran daerah yang telah digelontorkan untuk agenda perbaikan trotoar di dua ruas jalan tersebut. Tahun lalu, ratusan juta anggaran daerah dimanfaatkan untuk perbaikan trotoar dan drainase Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya (depan Stadion Menak Sopal, Red).

Siti Zaenab, Kabid Aset Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) mengatakan, ada beberapa ruas jalan yang berubah status dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional. Seperti, jalan raya Durenan–Prigi. Ini juga berarti bangunan fisik di ruas jalan tersebut menjadi aset pemerintah pusat. Meskipun sebelumnya dibangun dengan anggaran daerah. “Jadi yang semula tercatat sebagai aset daerah, semisal jembatan dan yang lainnya, telah kita hibahkan dan kini justru menjadi aset pemerintah pusat,” tuturnya.

Untuk ruas jalan ini memang sudah cukup jelas. Artinya, telah ada penetapan terkait status jalan dan komponen jalan lainnya. Berbeda dengan Jalan Soekarno-Hatta, meski sudah berstatus jalan nasional, komponen pendukung jalan semisal trotoar dan drainase belum disebutkan menjadi aset pemerintah pusat. “Di sisi lain, kalau ada kerusakan trotoar, masa dibiarkan saja,” tuturnya.

Diakuinya, beberapa tahun terakhir pemerintah daerah memang mengalokasikan anggaran daerah untuk area yang belum jelas tersebut. Menurut dia, itu sudah melalui sejumlah pertimbangan. Misal, kondisi kerusakan dan antisipasi terkait pencatatan asetnya. “Yang jelas perencanaan harus sesuai dengan hasil atau kondisi fisik barang,” tegasnya.

Menurut dia, selama belanja modal yang telah dikeluarkan pemerintah ada hasil atau bukti fisik barang yang dikerjakan, tidak menjadi persoalan. Kadang memang yang menjadi kendala ada pada bagian kodering, mengingat setiap barang memiliki kode yang berbeda-beda dalam pencatatan asetnya.

Dia mencontohkan, pavingisasi di halaman kantor memiliki kode berbeda dengan pavingisasi yang gunakan untuk jalan. “Kalau ada yang salah, koderingnya masih bisa direklasifikasi. Itu gak masalah,” tuturnya.

(rt/muh/dre/red/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia