Selasa, 17 Sep 2019
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Bakal Kuras APBD Trenggalek Ratusan Juta Rupiah untuk Gaji Honorer K2

20 Maret 2019, 04: 35: 59 WIB | editor : Didin Cahya FS

ILUSTRASI

ILUSTRASI

 TRENGGALEK – Alokasi anggaran sekitar Rp 120 juta terpaksa harus dikeluarkan pemerintah daerah setiap bulannya. Itu sebagai risiko atau konsekuensi atas usulan pelolosan 44 tenaga honorer K2 yang tak lolos seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Namun, saat ini, masih belum ada kejelasan diterima tidaknya usulan tersebut oleh Kemenpan-RB.

Ketua Komisi II DPRD Mugianto mengatakan, ada banyak pertimbangan pengusulan tenaga honorer K2 yang tak lolos seleksi ini. Salah satunya mengenai kemampuan keuangan daerah untuk proses penggajiannya nanti. Diungkapkan dia, penggajian tenaga PPPK nanti di bebankan kepada APBD, bukan dari APBN. Dengan demikian, beban anggarannya pun menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Di sisi lain, masih ada peluang untuk rekrutmen bagi PPPK setelah seleksi yang digelar beberapa waktu lalu. Tak tanggung-tanggung, pusat memberikan kebijakan hingga beberapa kali untuk rekrutmen tersebut. Hal ini juga berarti ada potensi mereka lolos seleksi dalam PPPK di kemudian hari. “ Atas dasar itu pula, kita usulkan untuk sekalian dimasukan menjadi PPPK dalam proses penerimaan tahun ini,” katanya.

Menurut dia, untuk menggelar rekrutmen atau seleksi lagi dipastikan ada anggaran daerah yang harus dikeluarkan. Hal ini jelas tidak efektif dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu, beberapa waktu lalu pihaknya bersama dengan pemerintah daerah mengajukan usulan penurunan passing grade-nya. “ Nyaris semua daerah juga mengusulkan hal yang sama, jadi tidak Trenggalek saja,” terangnya.

Pemerintah pusat mengharapkan usulan tersebut disampaikan secara tertulis. Mugianto menyebut, pemerintah daerah telah melayangkan usulan tersebut secara tertulis, sebagaimana imbauan Kemenpan-RB, berikut dengan formasi serta kemampuan anggaran untuk penggajiannya. “ Saat ini kita hanya tinggal menunggu,” tuturnya.

Sepengetahuan dia, gaji PPPK nanti sama dengan PNS, yakni sekitar Rp 3 juta perbulan. Itu sudah termasuk tunjangan-tunjangan. Dengan demikian, jika pemerintah berani mengusulkan 44 K2 yang tak lolos passing grade, berarti juga harus siap mengeluarkan anggaran ratusan juta perbulan untuk proses penggajiannya. “ Saat ini, kita masih kekurangan tenaga pendidik, mereka sudah lama mengabdi, kalau mereka keluar, kita juga yang rugi,” tuturnya.

(rt/muh/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia